OJK Diminta Jangan Lepas Tangan

Selidiki Boleh, Tapi Jangan Buru-buru Tutup MeMiles

Jakarta, Akuratnews.com - Ratusan anggota aplikasi MeMiles kembali angkat suara. Lewat sebuah forum diskusi, mereka meminta aplikasi ini tetap berjalan dan tak terima jika MeMiles ditutup Polda Jawa Timur (Jatim).

Ketua Forum Komunikasi MeMiles Nasional (FKMN), David Okta mengungkapkan, member yang merasa ditipu oleh MeMiles baru melapor ke polisi setelah Polda Jatim menutup operasional MeMiles.

"Jadi, sebelumnya belum ada yang melapor. Dan sekarang, mayoritas member ingin kegiatan MeMiles diteruskan," papar David di sela-sela diskusi bertajuk 'Membedah Polemik MeMiles: Bisnis Investasi atau Aplikasi' di Jakarta, Sabtu (8/2).

Pengamat Sosiologi Politik, Syahganda Nainggolan menambahkan, boleh saja polisi selidiki MeMiles, tapi bisnis ini jangan dibunuh.

Usul saya, para member yakinkan jika tidak merasa dirugikan," ujar Syahganda yang menjadi pembicara dalam diskusi ini.

Ditambahkan, Syahganda, pemerintah harusnya merefleksikan diri, bahwa jenis usaha investasi yang legal dan berada di bawah monitoring Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja masih bisa jebol.

"Jiwasraya, Asabri malah legal, tapi ternyata bodong. Justru dirugikan kalo memiles dihentikan," tandas Syahganda yang langsung disambut tepuk tangan para member.

Mantan anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani yang juga jadi pembicara, menyoroti kinerja OJK. Menurutnya, dalam kasus ini, OJK layak digugat.

"OJK jangan lepas tangan. OJK juga bisa digugat, sejauh mana tanggung jawab OJK dalam kasus ini. Ditambah lagi, OJK belakangan ini kebobolan terus, kasus Jiwasraya, Asabri contohnya," ucap Yani.

OJK, kata Yani juga harus memfasilitasi member MeMiles yang kini jadi korban.

Pihak kepolisian pun diminta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan jika MeMiles dikategorikan upaya penipuan.

“Kasus MeMiles ini prematur. Belum jelas perbuatannya apa,” kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul yang berbicara dalam diskusi ini.

Lantaran perbuatan melawan hukum MeMiles belum jelas, Chudry menila sulit menentukan hal itu masuk ke dalam bentuk pidana mana. Apakah dikenakan UU Perbankan, UU Perdagangan, atau KUHP biasa, seperti penipuan.

Di kesempatan yang sama, Digital Marketing Expert Jordy Wong Sidharta, jika unsur penipuannya dikaitkan dengan adanya iming-iming reward bagi member, hal ini wajar dilakukan oleh model bisnis baru seperti MeMiles.

"Ini juga dilakukan Startup yang bakar duit lewat promosi-promosi bombastis. Bisnis startup memang biasa bakar duit dulu," beber Jordy.

Sebagai update terakhir, Polda Jatim menyebut, sudah 1.000 korban MeMiles membuat laporan. Laporan ini dibuka secara offline melalui posko pengaduan di SPKT dan online lewat sosial media hingga pesan elektronik.

Terkait hal ini, kuasa hukum member MeMiles, Yunasril Yuzar menyebut, adanya 1.000 pelapor yg sudah mengadu melalui Pos Pengaduan Polda Jatim tidak terlalu berpengaruh pada perkara Memiles yang sedang diproses.

"Laporan pengaduan diterima setelah kasus muncul,  sehingga pengaduan tersebut dapat saja diasumsikan sebagai korban penutupan paksa MeMiles oleh Polda Jatim," ujar Yunasril.

Dijelaskannya, bila dihubungkan dengan Pasal 106 atau 105 UU No. 7 Tahun 2014 masuk kategori (Delik) tindak pidana formil dimana Perbuatan Pidana yang bertumpu pada Frasa "dapat' merugikan masyarakan maka masih perlu pembuktian.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga