Seluruh KPUD Diminta Tunda Putusan Bawaslu

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memerintahkan jajaran KPU daerah untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu dan jajarannya terkait mantan narapidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai bakal caleg DPRD provinsi, kabupaten, kota dan calon anggota DPD.

Perintah ini dituang dalam surat edaran (SE) bernomor 99/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018.

Anggota Komisioner KPU Ilham Saputra mengaku telah mengirimkan surat edaran tersebut ke seluruh KPUD sehingga satu suara dalam menyikapi putusan Bawaslu dan jajarannya di sejumlah daerah yang meloloskan mantan narapidana korupsi menjadi bakal caleg.

"SE sudah kami kirimkan pada 31 Agustus," ungkap Ilham, Minggu (02/09/2018) malam.

Dalam SE tersebut, tedapat empat poin penting yang dimuat. Pertama, pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Kedua, pencalonan anggota DPD dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 182 huruf p, Pasal 183 dan Pasal 266 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Ketiga, dalam menghadapi putusan Bawaslu tentang mantan narapidana kasus korupsi menjadi bakal caleg, KPU dan jajarannya tetap berpedoman kepada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor Nomor 26 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. Kedua PKPU tersebut masih berlaku dan belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Keempat, meminta KPU daerah untuk menunda putusan Bawaslu dan jajarannya yang meloloskan mantan narapidana korupsi menjadi bakal caleg. Penundaan dilakukan sampai adanya putusan uji materi dari MA atas dua PKPU di atas.

Meskipun mantan koruptor sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU karena melanggar PKPU Nomor 20 dan PKPU Nomor 26, namun ternyata Bawaslu dan Panwaslu di beberapa daerah mengabulkan gugatan dan meloloskan mantan koruptor menjadi bacaleg.

Putusan tersebut, sekarang ini sudah seperti bola salju, terjadi di mana-mana. Di awal, tiga mantan koruptor diloloskan Bawaslu, yakni Abdullah Puteh di Aceh (Bacaleg DPD), Syahrial Damapolii di Sulawesi Utara (Bacaleg DPD) dan Joni Kornelius Tondok di Kabupaten Toraja Utara (Bacaleg DPRD dari PKPI).

Berikutnya, menyusul beberapa Bawaslu daerah yang mengabulkan gugatan mantan koruptor, yakni Ramadan Umasangaji di Kota Pare-Pare (Bacaleg DPRD dari Perindo), M Nur Hasan di Kabupaten Rembang (Bacaleg DPRD dari Hanura), Andi Muttamar Mattotorang di Kabupaten Bulukumba (Bacaleg DPRD dari Partai Berkarya), M Taufik di Provinsi DKI Jakarta (Bacaleg dari Gerindra), Abdul Salam di Kota Palopo (Bacaleg DPRD Nasdem), Ferizal dan Mirhammuddin di Belitung Timur (Balaceg DPRD Gerindra), Maksum Dg Mannassa di Mamuju (Bacaleg DPRD dari PKS), Saiful Talub Lami di Tojo Una-Una (Bacaleg DPRD dari Partai Golkar).

Berdasarkan catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyebutkan bahwa Bawaslu di beberapa daerah juga sedang menjalani persidangan sengketa gugatan yang diajukan mantan koruptor, yakni di Provinsi Jawa Tengah, Banten, Pandeglang, Kabupaten Lingga, Gorontalo dan Cilegon (2 bacaleg yang mengajukan sengketa).

Penulis:

Baca Juga