Sempat Dipersoalkan, Penunjukan Ketua DPRD Kalteng Ternyata Sesuai Mekanisme Partai

Foto istimewa.

Jakarta, Akuratnews.com - Sempat menjadi polemik di arus bawah, namun keputusan rumah besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menentukan Ketua DPRD Kalimantan Tengah pada akhirnya diamini semua pihak.

"Penunjukan Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dipastikan telah sesuai prosedur dan mekanisme Partai." ujar Ketua DPD PDIP Kalteng Arton S Dohong di Kalteng, Minggu (15/9/2019), menyikapi adanya beberapa pihak yang coba mengusik putusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tersebut.

Arton mengatakan, ada kekhawatiran DPD PDIP Kalteng dengan munculnya oknum-oknum yang membawa suku dalam penetapan Ketua DPRD Kalteng. Sebab itulah PDIP bersama Kombatan, Tokoh Perempuan Kalteng, dan Organisasi Dayak Penyang Sahawung berkumpul dan mendiskusikan persoalan tersebut. Itu dilakukan sebagai upaya antisipasi dini.

Arton meminta, semua pihak memahami aturan dan mekanisme partai dan putuskan Ketua Umum PDIP. “PDIP tidak pilih dan menetapkan sembarang orang sebagai unsur pimpinan dewan. Ada aturan dan rambu-rambu sebelum kader ditetapkan sebagai unsur pimpinan DPRD. Aturan itu berlaku di se-Indonesia," tegasnya.

DPD PDIP Kalteng telah mengajukan nama sesuai dengan aturan dan mekanisme partai. Dan yang diajukan merupakan usulan dari pengurus DPC dan DPD PDIP. Kemudian ada tahap lanjutan, yakni fit and proper test oleh DPP.

"Penugasan sebagai unsur pimpinan itu merupakan keputusan mutlak DPP. Dan itu sesuai kajian yang dilakukan oleh DPP. Jadi tidak cukup hanya menggunakan pertimbangan senior-junior. Tokoh yang baru masuk, jika dinilai memiliki kemampuan dan loyalitas kepada partai bisa saja dipilih. Karena, penilaian dilakukan menyeluruh,” tukasnya.

Dijelaskannya, ada dua syarat dalam pengusulan unsur pimpinan yang diberikan oleh DPP, yakni pernah menjadi anggota DPRD dan masuk dalam unsur ketua, sekretaris, bendahara (KSB).

“Jadi syarat itu pernah menjadi anggota DPRD dan atau masuk unsur KSB. Itu yang kita terima penjelasan dari DPP. Dan perlu diingat DPP punya data base setiap kader ini, sehingga apapun keputusan DPP kita hanya melaksanakan," tandas Arton S. Dohong.

Sebelumnya, Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) Kalteng, berbalik memberikan dukungan atas penetapan Wiyatno sebagai Ketua DPRD Kalteng. Awalnya Kombatan Kalteng menolak karena belum mengetahui detil penetapan Wiyatno sebagai Ketua DPRD Kalteng oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

"Setelah adanya penjelasan dari DPD PDIP terkait penetapan Wiyatno Sebagai Ketua DPRD Kalteng, kami dapat memaklumi. Dan putusan DPP itu harus kami laksanakan sebagai kader," kata Ketua Kombatan Kalteng Rudy Ohoiulun, Minggu (15/9/2019).

Dia mengatakan, Kombatan sempat melakukan penolakan terhadap penetapan Ketua DPRD Kalteng, karena yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Anggota DPRD. Namun, setelah dijelaskan oleh DPD terkait mekanisme penetapan tersebut, Kombatan menghormati dan mendukung putusan DPP PDIP.

"Adanya sikap kami, karena ini rasa cinta kami kepada PDIP. Dan ini persoalan internal, maka merupakan kepentingan internal. Kalau ada ada yang menggiring, maka itu salah kaprah, karena ini adalah persoalan internal kami di rumah besar PDIP," ucapnya.

Rudy sebagai kader PDIP menegaskan, Kombatan tunduk dan patuh pada putusan partai. Bahkan, Kombatan pastikan mendukung segala putusan partai. "Kami pun tunduk dengan segala keputusan yang diambil oleh DPP. Dan saya kira persoalan penetapan Ketua DPRD Kalteng selesai," pungkasnya. (*)

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Baca Juga