Sempat Tertunda RUU SDA Akan Diparipurnakan 16 November 2019

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, saat menjawab pertanyaan dari awak media di media room DPR RI, Jakarta.

Jakarta, Akuratnews.com - Sidang Paripurna DPR RI yang awalnya di jadwalkan pada Selasa, 3 September 2019 lalu yang akhirnya diundur, ternyata adanya perbedaan pandangan antara Kementerian terkait dari beberapa pasal yang masuk dalam Rancangan Undang Undang (RUU) yang sejatinya sudah diketok palu pada rapat pleno sebelumnya oleh Panitia Kerja (Panja) RUU SDA Komisi V DPR RI.

Ditemui di ruang Media DPR RI, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, terkait pembahasan rancangan UU SDA DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini beberapa kementerian teekait, untuk membahas padangan dalam RUU SDA yang akan segera diparipurnakan.

"Kemarin kita rapat konsultasi dengan mengundang seluruh kementerian terkait. Hadir menteri PUPR dan ESDM, dan sudah tercapai titik temu. Di mana, kurang lebih ada empat pasal (berbeda pandangan-red) dan segera disahkan pada paripurna terdekat pada 16 September mendatang," ungkap Bamsoet, menjawab pertanyaan awak media, (10/9).

Calon Ketua Golkar ini menyatakan, untuk seluruh Kementerian sudah tidak ada masalah. Di mana sebelumnya menurutnya, saat rapat paripurna yang lalu pihak pemerintah sudah siap menyampaikan pandangan Presiden Republik Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan.

"Kemarin sebenarnya pihak pemerintah sudah siap, dimana diwakili oleh menteri kehutanan untuk menyampaikan pandangan presiden. Tetapi ada dua kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dan ESDM minta ditunda, karena ada beberapa hal yang belum disepakati. Tetapi pertemuan kemarin sudah disepakati (perbedaan)," terangnya.

"Penundaan bukan karena perbedaan pandangan antara DPR dan Pemerintah tetapi ada perbedaan antara Pemerintah dan Pemerintah sendiri," tegasnya.

Lebih jauh, dia menekankan pleno yang telah disepakati oleh pihak Pemerintah dan DPR RI melalui Panja, sudah tidak ada masalah, tinggal menyepakati perbedaan pandangan yang seluruhnya telah dilakukan dan disepakati.

"Pleno yang sudah disepakiti sudah tidak ada masalah, saat pemerintah sudah ada kesepakatan dan DPR ada kesepakatan, artinya susah selesai," pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga