Sempat Viral Jadi Korban Mafia Tanah, Rumah Dua Dokter di Malang Ini Dieksekusi

AKURATNEWS - Pengadilan Negeri (PN) Malang melakukan pengosongan dua rumah dokter dan beberapa ruko di Kota Malang pada 21, 22 dan 26 Juli 2022 lalu.

Pengambilalihan yang dinilai dilakukan secara paksa itu dipandang kuasa hukum pemilik rumah dua dokter Gladys Gratiana dan Gina Adi Pranoto, Hatarto Pakpahan sangat sewenang-wenang.

"Klien kami sejak awal pembelian sudah atas nama keduanya dan tidak terdaftar sebagai harta bersama (FM Valentina dan Hardi Sutanto). Masa itu ikut dilelang dan dieksekusi paksa," ujar Pakpahan, Senin (15/8).

Akibat eksekusi tersebut, lanjut Pakpahan, keduanya yang sempat viral lantaran menjadi korban mafia tanah ini kini tinggal mengontrak di tempat lain.

"Saya menduga ini permainan mafia hukum, mafia tanah dan mafia lelang," ujarnya.

Saat terjadinya eksekusi di akhir bulan lalu, keduanya tak melakukan perlawanan apa pun. Mereka pasrah sebab dalam kondisi terkena Covid-19. Namun, dalam kondisi sakit pun, PN Malang seolah tak peduli. Rumah itu dieksekusi dan barang-barang yang berada di dalamnya dikeluarkan.

Pakpahan mengaku, pihaknya menghormati sepenuhnya langkah-langkah hukum yang dilakukan PN Malang sebagai instansi pemerintah yang menjalankan undang-undang. Namun dia menyebut, ada tiga dasar keberatan saat eksekusi pengosongan rumah itu berlangsung.

Pertama, kedua dokter ini yakni Gladys dan Gina merupakan pemilik kedua obyek rumah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik No 1232 dan 1234.

"Pada 25 Juli 2022, kami sudah berkirim surat resmi kepada Ketua PN Malang dan pejabat terkait peristiwa kongkrit di lapangan, kedua klien kami kena Covid-19 berdasarakan pemeriksaan yang kreadibel dan mohon ditunda terlebih dahulu dan ditangguhkan di obyek yang akan dieksekusi. Namun eksekusi tetap dijalankan," ucapnya.

Kedua, PN Malang melakukan eksekusi pengosongan berdasarkan putusan PK 598 jo No 25/pdt.G/2013 PN.Tbn bahwa dalam amar putusan tidak menyebutkan secara spesifik obyek mana saja yang harus dibagi sebagai harta gono gini.

"Padahal jelas di sertifikat kepemilikan atas nama kedua dokter tersebut tak terkait dengan perkara PK 598 tersebut. Kedua sertifikat rumah itu tidak disebutkan dalam amar putusan (PK 598 2016). Jadi PK tersebut merupakan putusan non eksekutabel (tidak dapat dieksekusi)," bebernya.

Ketiga, terkait pada perkara asal No 25 PN Tuban tahun 2013 sampai PK 598 tahun 2016 juga tidak termasuk dalam perkara terkait. Makanya ia kaget kenapa dua rumah itu bisa diikutkan dalam eksekusi tersebut.

"Kami selaku termohon dari eksekusi sudah melakukan perlawanan hukum yakni dengan mengajukan gugatan No 134/plw dan kedua melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) No 199 yang saat ini sedang diperiksa di PN Malang," paparnya.

Dokter FM Valentina, ibu dokter Gladys dan Gina juga menyayangkan tindakan sewenang-wenang PN Malang.

"Sudah jelas di sertifikat atas nama kedua anak saya. Sudah jelas bahwa di amar putusan PK 598 tidak disebutkan obyek-obyek apa saja yang harus dibagi. Tidak ada diktum bahwa KPKNL disertakan dalam amar putusan itu untuk melelang rumah anak saya. Wibawa hukum negara ini sudah dirusak oleh PN Malang," ucap Valentina.

Kini, kedua rumah tersebut sudah dikosongkan dan terpasang plang warna kuning bertuliskan 'Eksekusi Pengosongan oleh Pengadilan Negeri Malang.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga