Sengkarut Sertifikasi Halal, Ganti Pimpinan Atau Bubarkan BPJPH

Jakarta, Akuratnews.com - Silang sengkarut soal sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus bergulir.

"Hal ini kerap 'ditertawakan' lantaran sertifikasi masih jadi polemik," ujar Wakil Ketua Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nadratuzzaman Hosen saat berbicara dalam diskusi Polemik Trijaya FM via online di Jakarta, Sabtu (8/8).

Pria yang akrab disapa Nadra ini bahkan menduga BPJPH yang dipimpin Prof Sukoso seperti 'patah arang' terhadap MUI.

Menurutnya, BPJPH selama ini hanya berfokus pada kegiatan sertifikasi halal tetapi luput memberikan edukasi bagi pengusaha-pengusaha kecil.

Hal ini membuat sertifikasi belum ramah bagi pengusaha mikro, kecil, dan menegah dan hanya dapat dipenuhi pengusaha kalangan menengah ke atas.

"Saya melihat peraturan-peraturan yang dibuat BPJPH itu cocok ke menengah ke atas, yang menengah ke bawah, dimana umat Islam di situ paling banyak justru tidak tergarap. Ini problem utamanya di BPJPH," papar Nadra.

Akibatnya, pengusaha-pengusaha kecil tidak berani mengajukan sertifikasi halal karena khawatir produk dagangannya dicap tidak halal.

Hal ini diamini Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman. Sertifikasi halal dikatakannya bukan hanya sebuah sertifikat belaka, tetapi harus menjadi sebuah jaminan untuk produk.

"Kami dari produsen ingin memberikan jaminannya dan umat muslim tenang konsumsinya," kata Adhi.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah menegaskan, BPJPH yang resmi dibentuk pada 17 Oktober 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hingga kini belum juga dapat menghasilkan auditor halal yang layak untuk menyelia produk yang diregistrasi guna mendapat sertifikat halal.

"Kinerja BPJPH harus dievaluasi secara menyeluruh. Kalau kinerja BPJPH dinilai tidak baik, tidak memberi manfaat dan justru menambahkan beban anggaran, pemerintah bisa mengganti pimpinannya atau membubarkan lembaga itu," tandas Ikhsan.

Untuk dikerahui, silang sengkarut soal sertifikasi halal antara MUI dengan BPJPH tak kunjung usai. Terbaru, MUI membentuk Dewan Halal Nasional MUI pada April 2020 untuk menjembatani komunikasi, koordinasi dan kebijakan yang terhambat dengan pihak luar akibat belum jalannya fungsi BPJPH.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga