Sengketa Antara PT.PM dan Pemkab Bartim, Bukti PT.AKK Diluar Obyek Sengketa

Persidangan dilapangan oleh majelis hakim PTUN, antara PT. Padang Mulia (Penggugat) Terhadap Pemkab Bartim (Tergugat.I) serta PT. Anugerah Kreasi Karya (Tergugat.II Intervensi)
Persidangan dilapangan oleh majelis hakim PTUN, antara PT. Padang Mulia (Penggugat) Terhadap Pemkab Bartim (Tergugat.I) serta PT. Anugerah Kreasi Karya (Tergugat.II Intervensi)

Tamiang Layang, Akuratnews.com -  Sidang lanjutan  Perkara nomor 20/G/2020/PTUN/PLK antara Penggugat PT. Padang Mulia salah satu perusahaan tambang batu bara yang menggugat Bupati kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, selaku Tergugat I dan PT. PT. Anugrah Kreasi Karya (AKK) selaku Tergugat II Intervensi, dilakukan pemeriksaan dilokasi Obyek Sengketa.

Pemeriksaan lokasi obyek sengketa oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya, disaksikan juga oleh kuasa hukum para pihak baik Penggugat maupun Tergugat serta pihak Tergugat II Intervensi. Selain melakukan pemeriksaan objek perkara nomor 20/G/2020/PTUN/PLK, pihak PTUN juga melakukan pemeriksaan objek perkara lainnya, pada Kamis (15/10/2020).

Usai pemeriksaan kuasa hukum PT. AKK, Arif Irawan Sanjaya, SH mengatakan, " Pihak AKK menjadi pihak Intervensi perkara nomor 20/G/2020/PTUN/PLK berdasarkan informasi PTUN Palangka Raya yang menyatakan PT Padang Mulia menggugat Pemkab Bartim.

"Dari informasi awal yang kita dapat bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Padang Mulia ada tumpang tindih dengan IUP AKK, selanjutnya pada sidang persiapan yang dihadiri prinsipal manajemen dari AKK kebingungan karena obyek yang disengketakan, dan yang berkembang saat ini AKK tidak masuk dalam obyek sengketa," jelasnya.

Dikatakannya, dalam perjalanan kasus di PTUN ini, kita selaku kuasa hukum dan berdasarkan faktual - faktual  dan data yang ada, baik tahapan proses perizinan AKK secara umum, dari pencadangan wilayah eksplorasi, eksploitasi hingga bahkan sudah Clear and Clean  pada tahun 2013", ujar Arif.

Tahapan itu melalui berbagai macam proses yang tidak pendek dan sudah verifikasi dan disahkan oleh pejabat dari kabupaten, provinsi hingga kementerian ESDM pusat, baru saja kita jalani tadi persidangan lapangan, yang hasilnya bahwa AKK dipeta ESDM sudah jelas diluar yang menjadi obyek sengketa", ucapnya.

"Kita berharap kepada majelis supaya bisa melihat data - data formil dan kebenaran materil yang sudah kita dapatkan, khususnya saat sidang lapangan ini.

Ditemui terpisah, Milo Adinuso selaku Direktur PT. AKK menyampaikan, AKK terbentuk dari sejumlah masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok tani, selanjutnya pencadangan wilayah sejak tahun 2007 hingga 2013 arel AKK tidak berubah dengan luasan 302 hektar.

"Dirinya berharap perkara ini cepat selesai, sehingga AKK bisa melanjutkan proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan, karena perkara ini cukup menyita waktu pikiran dan biaya, sehingga kita tidak bisa beroperasi", harapnya.

"Kami bermohon kepada majelis hakim bisa memutus perkara ini secara adil dan bijaksana, karena tadi sudah dibuktikan persidangan lapangan bahwa AKK memang tidak termasuk dari objek yang disengketakan tersebut" pungkasnya.

Baca Juga