Sesalkan Putusan MA, MUI Desak UU Pemilu Dirubah

MUI sesalkan keputusan Mahkamah Agung soal UU Pemilu. (Red/Akuratnews.com)
MUI sesalkan keputusan Mahkamah Agung soal UU Pemilu. (Red/Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan kekecewaan atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Dengan dibatalkannya PKPU tersebut otomatis partai politik dapat kembali mencalonkan mantan terpidana korupsi tersebut sebagai Caleg.

"Hal ini menunjukkan bahwa korupsi belum dianggap sebagai musuh bersama dan menjadi sinyalemen krisis yang bisa berakibat fatal bagi kehidupan bangsa Indonesia," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulis,

Menurutnya, upaya memerangi korupsi harus dimulai dengan lahirnya “rasa krisis” yaitu kesadaran bahwa jika korupsi tidak diberantas maka keberlangsungan negara menjadi ancaman serius. "Seharusnya hukuman untuk para koruptor itu harus dapat menciptakan efek jera, baik dari segi lama hukuman, ganti rugi finansial maupun tambahan hukuman lainnya," tutur Zainut.

Pihaknya melihat rasa krisis atas bahaya korupsi belum melekat dalam benak masyarakat lantaran masih banyak yang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap tokoh koruptor.

"Bahkan ada beberapa politikus yang terbukti melakukan tindakan korupsi masih dicalonkan kembali oleh partai politik menjadi pemimpin daerah dan anggota legislatif. Dan hebatnya, mereka diterima dengan tangan terbuka untuk kembali berkiprah di arena politik dan menempati jabatan struktural partai yang cukup strategis," tukas dia.

MUI lantas mengimbau kepada masyarakat untuk cermat dalam memilih pemimpin khususnya calon anggota legislatif, agar tidak memilih Caleg yang memiliki sejarah kasus korupsi. Hal ini, ucap Zainut, untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran dan bencana.

"MUI mendesak kepada DPR dan Pemerintah agar segera melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, agar dalam perubahan tersebut memasukkan pengaturan tentang bakal calon anggota legislatif tidak boleh berasal dari mantan narapidana kasus korupsi," pungkasnya.

Seperti diketahui, MA memutuskan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebab, ada klausul dalam aturan KPU yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif tidak boleh berasal dari mantan narapidana kasus korupsi.(Red)

Penulis:

Baca Juga