Setuju Revisi, Jokowi Disebut Bantu Lemahkan Kinerja dan Fungsi KPK

Jokowi. (foto istimewa).

"Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi," kata Kurnia Rhamadana,

 Jakarta, Akuratnews.com - Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menandatangani surat Presiden (Surpres) dan sudah dikirim ke DPR RI. Namun pimpinan KPK mengaku hingga saat ini belum ada draft revisi yang diterima pihaknya. Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR dituding telah berkonspirasi diam-diam untuk melemahkan KPK dengan melucuti kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Hal ini ditanggapi langsung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyesalkan sikap Jokowi yang dianggap turut membantu melemahkan kinerja maupun fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Rhamadana, mengatakan, Presiden secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR.

"Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi," kata Kurnia Rhamadana, Kamis (12/9/2019).

ICW pun secara khusus mengeluarkan empat catatan penting sebagai respon atas persetujuan Jokowi merevisi UU KPK.

Berikut adalah Keempat catatan ICW lansir Akuratnews dari situs Nasional di Jakarta, sebagai berikut:

Pertama, Presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan SurPres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga