Setuju Revisi, Jokowi Disebut Bantu Lemahkan Kinerja dan Fungsi KPK

Jokowi. (foto istimewa).

Kurnia pun teringat janji -janji Jokowi maupun pemberian award kepada Jokowi pada tahun 2010 lalu, menerima Bung Hatta Anti Corruption Award. Tentu ekspektasi publik amat besar pada Presiden untuk terus menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi.

"Dengan kejadian seperti ini rasanya wajar jika akhirnya publik meragukan komitmen anti korupsi dari Presiden dan pemerintah," tutup Kurnia.

Senada dengan ICW, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengatakan, KPK menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah yang dianggap tidak transparan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu.

"Tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah," kritik Laode.

Menurut dia, Laode menyatakan, Pemerintah dan DPR, telah melucuti kewenangan lembaga antirasuah yang juga lembaga negara.

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu  lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka," tandasnya.

Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi dianggap membantu melemahkan kinerja dan fungsi KPK, belum ada tanggapan resmi pemerintah atas tudingan tersebut. (*)

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga