Sharief Tegaskan Bandar Trafficking Terusik Dengan Keluarnya Kepmen 291

Jakarta, Akuratnews.com - Kebijakan penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor rumah tangga ke Timur Tengah seperti tertuang dalam Permenaker No. 291 Tahun 2018 tentang Penempatan TKI Sistem Satu Kanal terus berjalan sesuai rencana.  Di tengah proses itu,  Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (Himsataki) yang mengingatkan Pemerintah agar tidak membiarkan adanya praktek monopoli dalam pemberian izin P3MI.

Menanggapi pernyataan yang mengatasnamakan Sekjen Himsataki, Amin Balubaid yang muncul di sejumlah media, pegiat TKI di Arab Saudi, Sharief Rahmat kepada redaksi Selasa (16/4/2019) menegaskan bahwa bandar perdagangan manusia (trafficking) yang mengaku sebagai Sekjen Himsataki Amin Balubaid terusik dengan keluarnya Permen Nomor 291 Tahun 2018.

Sharief membeberkan, perusahaan Amin, PT. Putra Hidayah No. SK Pencabutan SIPPTKI 648 Tahun 2016 Ttanggal SK 30 Desember 2016 sudah dicabut  izinnya oleh Menteri Hanif Dhakiri pada tahun 2017 dikarenakan penempatan TKI ilegal.

“Menteri dapat mencabut SIPPTKI bila PPTKIS terbukti melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Terkait penempatan TKI Sistem Satu Kanal, Sharief mendesak agar pemerintah segera melakukan penempatan TKI ke Timur Tengah. Hal ini diperlukan agar tidak ada lagi penempatan TKI nonprosedural yang berjalan selama 8 tahun ini dijalankan oleh mafia penempatan TKI ilegal.

Menurut Sharief, selama masa moratorium Sharief yang dikenal sebagai Banteng Padang Pasir TKI ini kewalahan untuk mengadvokasi ribuan kasus TKI bermasalah di Arab Saudi mulai dari gaji TKI tidak dibayar, TKI bekerja lebih dari 1 majikan, hingga kekerasan seksual. Permasalahan TKI yang ditempatkan oleh perusahaan hitam ini merupakan gunung es yang akan segera meledak.

Sharief juga mendukung keluarnya SK Dirjen Binapenta Nomor 735/PPTKPKK/IV/2019 yang memberikan izin atas 58 P3MI untuk melakukan penempatan TKI ke Timur Tengah hasil verifikasi yang ketat sejak keluarnya Permenaker Nomor 291 Tahun 2018.

“Kita mendesak pemerintah untuk mempublikasikan 58 P3MI itu agar  masyarakat tahu track record mereka,” tegasnya.

Senada dengan Sharief, Koordinator Formigran Indonesia, Jamalauddin Suryahadikusumah menegaskan  bahwa sejak Menteri Muhaimin hingga Hanif sudah banyak perusahaan hitam yang dicabut izinnya termasuk PT Putra  Hidayah milik Amin Balubaid.

Apalagi pada masa  era Moratoriumm, lanjut Jamal,  banyak perusahaan yang secara administratif memang telah dicabut izinnya oleh pemerintah. Padahal itu belum cukup. Kapolri seharusnya juga memproses Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar menimbulkan efek jera kepada P3MI yang nakal.

“Permenaker 291/2018 dan Kepmen 291 an SK Dirjen itu harus dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan penempatan TKI dari tindak perdagangan orang (Trafficking),” tuturnya.

Sebaliknya, jika ada yang menyoal ­­­­­­kebijakan itu memunculkan adanya dugaaan monopoli silahkan saja menempuh jalur hukum. Masyarakat pada saat yang sama juga bisa menuntut agar pemerintah melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang telah melakukan penempatan TKI secara nonposedural selama era moratorium.

“Kita ingin perusahaan hitam itu tidak hanya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izinnya tetapi juga diproses kejahatan trafficking-nya. Pemerintah tidak boleh kalah dengan Mafia TKI,” ujar Jamal, mantan Anggota Satgas TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY.

Sebelumnya,  seperti diberitakan media yang mengaku sebagai Sekjen Himsataki Amin Balubaid di Jakarta, Minggu lalu mengingatkan Kementerian Tenaga Kerja pada UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya penempatan ke Arab Saudi.

Amin Balubaid mengatakan jika Kemnaker tidak berlaku adil kepada dunia usaha, khususnya perusahaan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia, maka pihaknya akan menggunakan semua jalur untuk mendapatkan perlakuan sama sebagai perusahaan swasta berbadan hukum.

"Kami akan menggunakan semua jalur yang dimungkinkan oleh peraturan perundangan, baik formal dan informal, agar mendapatkan perlakuan yang sama, adil dan transparan dalam berusaha sesuai dengan aturan yang berlaku, " kata Balubaid didampingi pengurus lainnya Hani Bajamal, dan Ketua Dewan Pertimbangan Himsataki , Yunus Yamani.

Penulis: Alvin
Editor: Atta
Photographer: Istimewa

Baca Juga