Didera Rentetan Demonstrasi

Siapa Bilang Negara Ini Genting?

Jakarta, Akuratnews.com - Anggapan sebagian pihak yang menyebut keadaan negara sedang genting akibat rentetan demonstrasi penolakan sejumlah RUU kontroversi belakangan ini tak sepenuhnya diamini.

Rentetan demonstrasi yang menuntut pembatalan sejumlah RUU kontroversial belakangan ini adalah dialektika dan sirkulasi politik yang normal saja.

Hal ini yang digarisbawahi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Mahasiswa Islam Indonesia (PB HMI), Saddam Al-Jihad.

"Situasi saat ini tidak segenting apa yang digambarkan sebagian pihak. Tidak ada kegentingan politik. Ini hal yang normal. Lagipula tuntutan mahasiswa sudah diakomodir," ujar Saddam dalam diskusi bertajuk 'Demo Mahasiswa, Aksi dan Subtansi' di Jakarta, Sabtu (28/9).

Diskusi ini menghadirkan narasumber Adi Prayitno (Analis Politik UIN Jakarta), Andi Prayoga (Perwakilan BEM Jakarta), Irfan Aulia (Pakar Psikologi Politik) dan Hari Purwanto (Aktivis 98 dan Direktur Studi Demokrasi Rakyat).

Saddam pun mengajak seluruh mahasiswa Indonesia dari berbagai latar belakang gerakan menggelar temu mahasiswa nasional membahas rancangan undang-undang yang dianggap kontroversial.

Terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan, Saddam juga mengajak mahasiswa menempuh langkah-langkah konstitusional.

"Kami lebih memilih langkah judicial review ketimbang Perpu terkait UU KPK," ucap Saddam.

Sedangkan Andi Prayoga selaku perwakilan BEM Jakarta mengaku tak sejalan dengan apa yang disuarakan Saddam.

"Kami tetap minta presiden mengelurakan Perpu terkait UU KPK yang telah disahkan DPR. Presiden Jokowi harus letakkan telinganya untuk mendengar kepentingan rakyat," tegasnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menjadi jalan keluar terakhir guna mengatasi persoalan undang-undang yang saat ini menjadi perdebatan seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, desakan Presiden menerbitkan Perppu KPK menjadi salah satu tuntutan demo mahasiswa.

"Opsi kalau memang terpaksa presiden membuat Perppu. Tentunya berdasarkan kegentingan situasi," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis lalu.

Penulis: Rianz
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga