oleh

Sidang 18 Anggota DPRD Malang Berjalan Alot

Sidoarjo, Akuratnews.com –  Ruang sidang Cakra di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo di penuhi oleh 18 anggota DPRD Malang, terdakwa dalam kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 pada hari Rabu (15/8/2018).

Sidang dengan agenda dakwaan tersebut tim Jaksa Penuntut Umum KPK saat membacakan dakwaannya menyampaikan, 18 anggota DPRD Malang secara berajamaah menerima gratifikasi jelas melanggar hukum melakukan tindak pidana korupsi sebesar 5, 8 miliar yang terdiri dari kasus suap pembahasan APBD kota Malang tahun anggaran 2015 dan uang suap Tempat Pembuangan Sampah (TPA).

“Dalam penerimaan gratifikasi tersebut dianggap suap karena melanggar jabatan dan kewenangan sebagai anggota DPRD,”ucap, tim JPU KPK saat membacakan dakwaan terdakwa pada hari Rabu (15/8/2018).

Dari 18 anggota DPRD Malang terdakwa kasus suap tersebut terdiri dari Suprapto dari (Fraksi PDIP), Wakil Ketua DPRD Malang, HM Zainuddin (Fraksi PKB), Sahrawi (Fraksi PKB), Wakil Ketua DPRD Malang, Wiwik Hendri Astuti (Fraksi Partai Demokrat), Slamet (Fraksi Gerindra), Mohan Katelu (Fraksi PAN), Heri Pudji Utami (Fraksi PPP), Bambang Sumarto (Fraksi Golkar), Hery Subianto (Fraksi Partai Demokrat), Ya’qud Ananda Budban (Fraksi Partai Hanura), Rahayu Sugiarti (Fraksi partai Golkar), Abdul Rachman (Fraksi PKB), Sukarno (Fraksi patai Golkar), Imam Fauzi (Fraksi PKB), Abdul Hakim (Fraksi PDIP), Saiful Rusdi (Fraksi PAN), Tri Yudiani (Fraksi PDIP), Sulik Lestyowati (Fraksi Partai Demokrat).

Sementara tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Patra M Zen dalam menanggapi dakwaan yang dibaca Jaksa Penuntut Umum akan melakukan langka eksepsi keberatan dalam sidang berikutnya. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan. Kita sudah mendengarkan dengan seksama dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dua dalam hal ini, Ya’qud Ananda Budban (terdakwa) dan tim kuasa hukum menilai bahwa dakwaan tersebut tidak cermat dan tidak lengkap.

“Jelas itu menurut kami bertentangan dengan pasal 143 ayat 1 huruf B KUHAP,” tegas, Advocad senior itu saat ditemui akuratnews usai persidangan. (Rif)

Komentar

News Feed