Sidang OTT Kasus Staf Dinas Perijinan Sidoarjo.

Tiga saksi saat dimintai keterangan oleh Majelis Hakim. Arief,akuratnews)
Tiga saksi saat dimintai keterangan oleh Majelis Hakim. Arief,akuratnews)

Sidoarjo,akuratnews.com  - Agenda sidang yang digelar diruang Sari Pengadilan Negeri Tipikor dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) staf Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo yang menyeret Akhmad Anwar sebagai terdakwa.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sidoarjo menghadirkan tiga orang sebagai saksi. Ketiga saksi tersebut yakni Ismail (honorer Dinas PUPR), Dian (anggota Polisi), dan Taufik (anggota Polisi).

Dari keterangan saksi Ismail dihadapan Majelis Hakim menyatakan, dirinya (Ismail) mengurus ijin SIUP ke terdakwa dengan dikenai biaya 1 juta. Namun, saksi menawar (nego) hingga terjadi kesepakatan membayar Rp. 700 ribu ke terdakwa dengan rincian untuk pembayaran Notaris Rp. 500 ribu dan biaya online Rp. 200 ribu.

"Saya dimintai 1 juta, lalu saya tawar 700 ribu dan terdakwa setuju,"terang, saksi Ismail dihadapan Majelis Hakim pada hari Selasa (28/8/2018).

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh dua saksi dari petugas kepolisian Polresta Sidoarjo Taufik dan Dian. Bahwa dilingkup Dinas Perijinan Kabupaten kerap terjadi praktek Pungutan Liar (Pungli) bagi masyarakat yang berkeinginan mengurus perijinan.

"Saudara saksi, pernah melakukan penangkap bersama tim? ,tanya, JPU Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Wahid pada saksi.

Pertanyaan dari tim JPU dijawab oleh saksi pernah melakukan penangkapan terdakwa pada 12 Mei 2017 di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 13:35 wib. Saat dilakukan OTT saksi mendapatkan banyak dokumen dan amplop didalam jok motor terdakwa.

"Saat dilakukan penangkapan diruang Koprasi Dinas Perijinan. ada dua orang yaitu petugas poto copy dan terdakwa,"terang, saksi saat ditanyak oleh JPU.

Masih lanjut saksi, Taufik menyatakan, usai melakukan penangkapan ia langsung melakukan pemeriksaan diruang kerja terdakwa, setelah itu pemeeiksaaaln dilanjut ke motor terdakwa, hingga ditemukan dokumen dan amplop berisi uang sebesar Rp. 5 juta dan dokumen perijinan.

Keterangan ketiga saksi yang dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sidoarjo juga dibenarkan oleh terdakwa, hingga sidang dilanjut hari Kamis (6/9/2018) mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Topikor) Surabaya di jalan raya Juanda. (Rif)

Penulis:

Baca Juga