oleh

Sidang Pledoi Mantan Walikota Blitar Samanhudi

Sidoarjo, Akuratnews.com – Sidang agenda pembacaan pledoi terdakwa mantan Walikota Blitar Samanhudi Anwar dan terdakwa Bambang Purnomo yang merupakan orang kepercayaan Samanhudi Anwar, kuasa hukum terdakwa meminta Majelis Hakim melepas klaennya dari semua tuntutan.

Tim Penasehat Hukum terdakwa menilai bahwa, Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini tidak terbukti. Karena dari sudut ilmu hukum faktanya, perbuatan menerima itu tidak terjadi.

“Perbuatan menerima itu tidak terjadi, karena faktanya dia (Samanhudi) mau pijem ditolak oleh Susilo Prabowo (Embun),”terang, Mustofa Abidin SH Penasehat Hukum terdakwa usai membacakan pledoi pada hari Kamis (10/1/2019).

Lebih jauh Mustofa menyatakan, dari awal apa yang masuk dalam dakwaan yang pertama KPK menyangka terdakwa menerima uang senilai Rp 1, 5 miliar dan dalam tuntutan ke dua, KPK menduga terdakwa juga menerima uang korupsi sebesar Rp 5, 1 miliar dari terdakwa Susili Prabowo alias Embun yang sudah divonis dan mempunyai putusan inkrah.

“Tetapi dalam dakwaan 5, 1 miliar itu tidak ada. Kami katakan bahwa 5, 1 miliar itu hanya keterangan sepihak,”ungkap, Mustofa Abidin pada akuratnews.

Pada sidang sebelumnya, kedua terdakwa Walikota Blitar Non Aktif Samanhudi Anwar dan terdakwa Bambang Purnomo alias Totok yang diketahui adalah tukang jahit baju Samanhudi dituntut masing-masing dengan pasal yang memberatkan dan meringankan.

Tutuntan yang dibaca oleh Jaksa KPK, Eva Sulistyana menuntut terdakwa Walikota Blitar non aktif ini dengan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.
Selain itu, jaksa KPK juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Samanhudi Anwar dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,1 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan. Bila Walikota Blitar perioder 2016 – 2021 ini tidak membayar uang pengganti, maka harta benda disita jaksa untuk dilelangkan. Bila terdakwa tidak memiliki harta benda, maka hukuman kurungan ditambah selama dua tahun.

Sementara bagi terdakwa Bambang Purnomo alias Totok, Jaksa KPK menuntut lebih ringan dengan menghukum pidana selama 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara.

Jaksa KPK menilai, perbuatan kedua terdakwa telah melanggar pasal 12 atau pasal 11 undang-undang nomnor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana. (Arief)

Komentar

News Feed