Sikap Dianggap Inkonsistensi dan Berpihak BPOM Menyikapi Isu BPA, Dipertanyakan

Ilustrasi aturan BPOM terkait Isu BPA yang dipertanyakan.

AKURATNEWS - Langkah yang diambil oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Arus desakan segelintir pihak yang diduga menggunakan LSM, buzzers dan berita berbayar untuk melakukan kampanye negatif terhadap produk air galon guna ulang kemasan polikarbonat, yang menyeret nama besar BPOM dipertanyakan banyak pihak. BPOM dianggap tergiring dan tidak jeli dalam melihat motif kampanye negatif yang kental nuansa persaingan bisnis ini.

Seperti diketahui, banyak pendangan yang bertolak belakang dengan sikap BPOM dalam menanggapi isu BPA. Sepeti halnya langkah yang diambil Lembaga Negara KPPU, Kemenperin dan Menko Perekonomian telah menegaskan sikapnya untuk mendorong persaingan sehat dan menghindari kegaduhan ekonomi dan sosial dalam pembuatan kebijakan. KPPU bahkan meminta dilibatkan dalam mengkaji kebijakan BPOM ini karena berpotensi menimbulkan kondisi asimetris (tidak imbang) dalam persaingan usaha.

Baru kali ini, persaingan antar produk yang sama (yaitu AMDK) dijegal dengan memfokuskan pada kemasan produk dan bukan produknya sendiri. Padahal yang dikonsumsi masyarakat adalah produknya dan bukan kemasannya. BPOM seperti tidak sensitif terhadap motif ini.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio bahkan merasa bahwa BPOM melakukan diskriminasi dalam menerima masukan publik ini dan cenderung mendengarkan pihak pihak yang diduga akan mendapatkan keuntungan atas revisi Peraturan BPOM Tentang Label Pangan Tahun tahun 2018.

“Akhir akhir ini, sulit bagi kami untuk meminta bertemu dan memberi masukan ke BPOM,” kata Agus Pambagio, yang mengungkap sebelum kasus ini menyeruak sangat mudah untuk menemui BPOM.

Asosiasi Industri Air Kemasan (ASPADIN) juga sulit bertemu BPOM, dan ketika diundang  bertemu pun hanya diberi waktu beberapa menit untuk bicara, ungkap pengurus inti ASPADIN. Padahal Aspadin yang beranggotakan 900 perusahaan adalah pihak yang paling akan terlena dampak dari kebijakan BPOM ini.

“Sebagai lembaga negara, sudah selayaknya BPOM menghindari kebijakan yang bernuansa egoisme sektoral keamanan pangan tanpa melihat spin off effect nya terhadap sektor ekonomi dan dampak sosial secara luas,” kata Agus.

Apalagi Krisis Ukraina dan Rusia yang telah membawa kenaikan harga pangan dan energi dunia juga akan dan telah menimbulkan dampak sosial ekonomi di Indonesia.

“Apakah isu BPA yang penelitiannya juga masih berjalan ini lebih urgent dibandingkan potensi goncangan sosial ekonomi di masyarakat?” tanya Agus.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga