Singkirkan Ego Birokrasi dan Kegenitan Akademik

Ini Syarat Ketahanan Pangan di Masa Pandemi

Jakarta, Akuratnews.com - Pandemi virus Corona (Covid-29) ini memicu sebuah pertanyaan besar, sejauh mana dampaknya pada ketahanan pangan dan kemandirian nasional terkait dengan pangan?

Faktanya, ketahanan pangan nasional saat ini, Sebagian masih bergantung dengan manajemen impor pangan. Akibatnya, petani kerap terpukul ketika masa panen bersamaan dengan saat impor pangan.

Jika dirunut ke belakang, dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan kerajaan-kerajaan lainnya, belum pemah Indonesia mengimpor. Justru kerajaan-kerajaan itu mengekspor beras ke mancanegara,

Ketahanan pangan sangat strategis dalam geoekonomi dan geopolitik. Pangan bisa menjadi alat diplomasi di masa depan, selain air dan energi.

Dalam UU Pangan (UU 18/2012), perlu ada dokumen pangan yang terdiri dari rencana pangan nasional, rencana pangan provinsi dan rencana Pangan kabupaten/kota.

"Memulai ketahanan pangan, LDII telah berupaya dengan menyuburkan kembali tanah-tanah pertanian yang struktur tanahnya rusak oleh akumulasi pupuk pupuk kimia," ujar Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Rabu (20/5).

Arief Iswanto anggota Dewan Pakar LDII menambahkan, LDII telah berhasil menyuburkan kembali lahan-lahan pertanian yang mengeras karena akumulasi pupuk kimia selama bertahun-tahun dengan mengganti dengan pupuk alam di daerah Karawang. Terbukti tanah kembali subur, dengan basil 6 ton per hektar padi organik.

Sementara di area perkebunan, Arief menjelaskan, pihaknya mengembangkan pembuatan pupuk alam, nntuk tanaman perkebunan cokelat dan kopi. Produk-produk pertanian tersebut, sudah diminati kafe-kafe di Eropa.

Ketahanan pangan sangat bergantung dari pemerintah sebagai regulator dan petani di sisi lain sebagai pelaku pertanian, yang selalu kreatif dan inovatif untuk meningkatkan produksi pertanian.

Persoalannya, terkadang sebagai regulator, pemerintah berfungsi melindungi petani, yang menyebabkan kreativitas dan motivasi petani terpacu.

“Petani harusnya menjadi subjek, namun dalam beberapa hal saat mereka membuat bibit padi atau pupuk justru berurusan dengan problem birokrasi bahkan hukum. Mereka harus menghadapi kegenitan akademik, melalui persyaratan sertiflkasi yang tidak mungkin dicapai oleh petani biasa," ujar Arief.

Menurutnya, bila temuan bibit atau pupuk, bahkan juga obat pada tanaman, bila dilakukan oleh individu atau sekelompok petani, tidak harus dihadapkan pada birokrasi dan hukum, tetapi harus diberi bimbingan agar dapat memenuhi persyaratan yang ada.

"Bahkan bila perlu, pemerintah bisa memberi izin produk bibit dari petani dengan membantu riset dan hak intelektual. Dengan begitu, petani bisa menjadi subjek dan negara melakukan proteksi," lanjut Arief.

Proteksi dari negara ini sangat penting. Di negara besar sangat memproteksi para petani mereka. Memberi subsidi yang besar dalam bentuk non finansial, sehingga panen melimpah dan tentu saja, hasil panennya bisa bersaing untuk ekspor.

Sementara, subsidi dan perlindungan pemerintah di Indonesia terhadap petani belum optimal. Di pedesaan masih marak praktik-praktik ijon, yang memiskinkan petani.

“Kuasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat,” kredo ini pemah dilontarkan Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri AS dan selanjutnya menjadi penasihat keamanan nasional di era Presiden Amerika Serikat Richard Nixon," ucapnya.

Dengan demikian penguasaan pangan merupakan hal yang penting dalam geopolitik dan geo ekonomi. Ketahanan pangan justru tak tercipta ketika pemerintah menekan kreativitas, atau lebih mementingkan tanaman tertentu.

DPP LDII berharap, ketahanan pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa mandiri dan swasembada pangan melalui pendekatan petani dan nelayan sebagai subyek penyedia pangan.

"Jangan sampai kebutuhan pangan menjadi tergantung impor. Untuk itu, perlu ada lembaga pembiayaan yang khusus untuk modal kerja petani/nelayan dan lembaga yang menangani hasil pangan, agar stabilitas penyediaan dan harga pangan dapat terjaga," pungkas Arief.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga