Siraman Stimulus Ekonomi Covid-19 Indonesia, Taktik Jokowi Pinjam Dana IMF?

Jakarta, Akuratnews.com - Siraman stimulus ekonomi Covid-19 Indonesia jilid terakhir sebesar Rp 405,1 triliun, dinilai belum membasahi seluruh sektor yang kering kerontang imbas pandemi. Tak ayal, teriakan sektor-sektor yang masih kekurangan serta belum “kebagian,” semakin terdengar ke permukaan.

Jika kita tengok ke belakang sejenak, sempat ada miskalkulasi strategi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memberikan stimulus jilid pertama dan kedua pada dua aspek yang dinilai melenceng dari relevansinya.

Dua stimulus berupa insentif diskon tiket pesawat dan insentif gratis pungutan Pajak Penghasilan (PPh) kepada pekerja industri manufaktur, kemudian menjadi dua variabel pendukung yang menasbihkan kelalaian pemerintah dalam menghadapi Covid-19.

Terkini, sepertinya pemerintah mulai sibuk mencari pinjaman dana talangan untuk penanganan Covid-19. Setelah pada akhir pekan lalu Asian Development Bank (ADB) sepakat menyuntikkan US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 23 triliun, di Senin pertama bulan Ramadan ini Presiden Jokowi mengutus Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk “mendekati” Islamic Development Bank (IsDB) agar bersedia meminjamkan dana sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,89 trilun.

Secara akumulatif, sumber dana dalam negeri yang berusaha dihimpun pemerintah sendiri bertambah dari update realokasi anggaran Lembaga/Kementerian, Sisa Anggaran Lebih (SAL): Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), hingga anggaran infrastruktur dasar Ibu Kota Baru.

Memang bisa dipastikan bukan hanya Indonesia yang mengalami kanker atau kantong kering dalam penanganan Covid-19. Namun, jika berkaca pada negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia misalnya. Ketiga negara tersebut tegas sejak awal menetapkan stimulus ekonomi Covid-19 di atas 10% Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing dan sejauh ini dinilai membantu stabilitas ekonomi mereka.

Presentase stimulus ekonomi Covid-19 Indonesia sendiri terhadap PDB hanya sebesar 2,5%. Hal ini tentu agak mengherankan ketika berada di titik temu fakta bahwa saat ini Presiden Jokowi tengah mengupayakan pinajaman internasional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian pertanyaan menarik mengemuka, tentang apakah angka yang hanya sebesar 2,5% dari PDB Indonesia benar-benar tidak bisa digandakan? Atau memang cadangan pendanaan lainnya telah benar-benar habis?

Defisiensi Dini

David A. McEntire dalam publikasi berjudul “Issues in Disaster Relief: Progress, Perpetual Problems and Prospective Solutions” menemukan fakta bahwa dari semua area studi, ketika terjadi krisis atau bencana, tidak ada yang lebih konklusif daripada ketidakcukupan kuantitas bantuan berupa dana, terutama di negara-negara berkembang.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Redaksi

Baca Juga