Opini

Sirnanya Keteladanan

Dr Ichsanuddin Noorsy BSc., SH., MSi
Dr Ichsanuddin Noorsy BSc., SH., MSi

Akuratnews.com - Sejak dua kali saya diundang ke Solo saat Joko Widodo menjadi Walikota Solo, saya mempunyai pertanyaan mendasar yang saya simpan dalam hati, “kenapa Walikota Solo ini bersemangat membahas ideologi Pancasila di saat Jakarta gegap gempita menjalankan liberalisasi perekonomian?” Dengan mitra bicara Buya Syafi’i Ma’arif, pertanyaan itu tetap tersimpan rapi.

Lalu saya diundang lagi menjadi pembicara bagi masyarakat Solo yang beraliran sosialis. Peserta diskusinya adalah kebanyakan pria dan perempuan yang sudah berusia. Sedikit sekali kalangan orang mudanya. Muncul lagi undangan kalangan masyarakat nasionalis Solo. Kali ini anak-anak muda sedikit lebih banyak. Datang lagi undangan dari lingkungan masyarakat Solo yang beraroma keIslaman. Begitu bersemangatnya Solo membicarakan Indonesia sehingga tema utamanya adalah “Solo Mengindonesia”.

Kalangan masyarakat beraliran sosialis dan nasionalis terkesan menikmati gaya kepemimpinan Joko Widodo. Sementara kalangan masyarakat Islam bersikap santai tapi serius. Maksudnya, mereka bersikap proporsional. Itulah catatan awal saya mengenai kepemimpinan Joko Widodo di Solo. Kalangan nasionalis membawa saya ke tempat yang disebut-sebut sebagai begitu telaten dan sabarnya Joko Widodo sebagai pemimpin berbicara dengan kalangan pedagang pinggir jalan yang hendak direlokasi.

Catatan kepemimpinan Joko Widodo di Solo yang diberitakan media arus utama sebagai merakyat dan bersahaja ini, ditutup dengan catatan kurang menarik saat yang bersangkutan berkampanye sikap ultra nasionalis melalui penggunaan mobil Esemka. Selama ke Solo beberapa kali dalam rentang 2009-2011, Saya sendiri tidak santer mendengar tentang Esemka. Dan catatan kurang menarik itulah adalah saat Dubes Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori berkunjung ke Solo Techno Park pada 11 Mei 2012 bertanya kepada Walikota Solo Joko Widodo, “Ini (Esemka) diekpsor ke Jepang kapan Pak.” Pertanyaan ini tentu saja dikutip berbagai media cetak.

Bagi orang Jawa, pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan biasa. Entahlah, yang jelas sebagai orang Indonesia yang merasa didikte Jepang untuk masalah moda transportasi sejak 1968, saat itu saya merasa Jepang sangat berani menunjukkan keberadaannya. Mungkin karena hal ini Jepang harus menjadi pecundang dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Siapa yang tahu ?

Dialog berikutnya adalah undangan Sidharto Danusubroto kepada Saya menjelang pencalonan Joko Widodo sebagai Calon Gubernur DKI pada Pilgub 2012. Saat itu bulan Ramadhan 1433H. Saya mau hadir di rumah pak Sidharto jika setelah sholat Tarawih. Pak Sidharto setuju. Ketika tiba di kawasan Kemang, rumah pak Sidharto sudah ramai, tapi Joko Widodo belum tiba. Saya diminta berbicara lebih dulu. Saat saya memulai bicara, Joko Widodo datang dan seluruh hadirin menyambutnya dengan sangat hangat.

Pemaparan saya terhenti, dan saya bersyukur karena dengan interupsi ini, pemikiran saya akan didengar oleh calon Gubernur DKI. Ada tiga hal yang saya sampaikan. Yang terpenting selain soal kemacetan, sampah, dan tata ruang (termasuk soal banjir), saya menekankan bahwa Jakarta merupakan “rimba raya” yang pada tengah hari saja tetap gelap gulita karena berbagai hal. Artinya, Jakarta sarat dengan kehidupan keras, siapa kuat dia menang, dan sering kali liar. Jakarta akrab dengan fenomena mafia berbagai hal. Hal ini saya sampaikan karena pengalaman saya sebagai anak Jakarta, pergaulan saya yang ke sana kemari, dan mantan Anggota DPR, serta sebagai pembicara mengenai kota Jakarta dengan dunia malamnya yang khas. Dan sebagaimana disebut Jeffrey A Winters, Joko Widodo adalah orang yang tidak mengenal seluk beluk dan kehidupan Jakarta.

Saat kampanye Cagub di kawasan Cipinang Jakarta Timur, di hadapan Joko Widodo beberapa hal itu saya ulang dan dia mendengarkan dengan seksama. Tim Suksesnya mengingatkan beberapa kali bahwa alokasi waktu Joko Widodo di lokasi kampanye itu sudah melampui. Tapi Joko Widodo tetap asyik mendengarkan. Lagi-lagi para pendukungnya menyambut kampanye Joko Widodo dengan sikap antusias. Dalam hati, saya terheran-heran, apakah masyarakat Jakarta tidak tahu atau kurang kritis dengan kinerjanya selama menjadi Walikota Solo. Ataukah memang karena keberhasilan media massa yang mencitrakannya sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat dan pekerja keras.

Menjelang Pilpres 2014, kembali saya diundang kerabat dekat Joko Widodo. Saya diminta memberi masukan. Lagi-lagi pada bulan Ramadhan 1435 H sehingga saya yang nyaris tidak pernah berbuka puasa selain bersama keluarga di rumah, terpaksa b, erbuka puasa di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, di Posko Pemenangan Jokowi yang tidak diketahui banyak orang. Materi saya sampaikan dalam bentuk sajian power point. Lalu saya mendapat respon bahwa mas Gub, demikian panggilan kerabat dekat Joko Widodo saat itu, meminta agar materi presentasi saya dibuat ringkas menjadi 2-3 halaman. Saya terdiam, namun dalam hati berkata, bagaimana mungkin materi persentasi 27 halaman dalam bentuk power point itu diringkas menjadi 2-3 halaman? Seketika saya kehilangan hasrat berbagi. Pada banyak kalangan, saya menyebut sebagai lelaki yang kehilangan hasrat yang mendalam.

Merujuk pada berbagai data, maka selama kampanye Pilpres 2014 saya justru mengambil sikap kritis proporsional. Setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden, Forum Masyarakat Katolik Jakarta mengundang saya diskusi di kawasan Jati Waringin. Hadir sebagai pembicara lain Yunarto Wijaya (Charta Politica), Anggota DPR dari Partai Hanura. Effendi Simbolon yang diagendakan dan menjanjikan datang, tanpa alasan yang jelas tidak muncul. Maka saya mengemukakan ragam rujukan, data dan analisis. Diskusi yang juga dihadiri Uskup Jakarta berjalan keras sehingga nyaris tidak lagi bermuatan akademis. Namun Yunarto Wijaya bersikap agak proporsional. Saya tidak enak mengungkapkan simpulan kata-katanya tentang Joko Widodo setelah berdiskusi selama hampir 150 menit. Namun ungkapkannya lebih menggambarkan Yunarto masih mempunyai kejujuran akademik dibanding para pengikut, simpatisan atau pendukungnya.

Diskusi tentang kepemimpinan Joko Widodo oleh kalangan sosialis dan nasionalis memang sering diadakan. Tujuannya untuk merasionalisasi dan melegitimasi. Saya sendiri menerbitkan artikel bertajuk Shame On You Jokowi pada 19 November 2014. Dari berbagai diskusi dan obrolan sejak di Solo hingga pertengahan 2015 saya tidak habis berpikir. Bagaimana mungkin para pendukungnya membela Joko Widodo sekuat tenaga. Tentu saja argumen-argumen yang saya ajukan dengan rujukan pemikiran dan konstitusional, data, dan analisa. Namun responnya bukan pada ketiga hal itu. Mereka lebih terfokus pada hal lain sehingga akar masalah tidak dibahas, dan bahkan seperti hendak diabaikan. Obrolan atau diskusi menjadi pokrol, dan sering diwarnai pencercaan dan penghinaan. Biasanya kalau sudah seperti ini, saya tidak meladeni. Kasus hasil Pansus Pelindo II menjadi fakta tak terbantahkan.

Saya menjadi teringat ragam tulisan akademisi dari Sekolah Tinggi Driyarkara tentang kajian politik yang berkaitan erat dengan cita-cita, pemikiran dan rasa di struktur politik itu sendiri. Salah satunya tentang bagaimana tahta dan harta yang menjanjikan posisi terhormat dan mulia dan mereka yang menjadi bagian dari tahta pun mendapat tetesan kehormatan, kemuliaan dan kebanggaan. Tapi mereka lupa, jika sistem dan proses politik berjalan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan yang berkembang, maka kehormatan, kemuliaan dan kebanggaan itu menjadi semu. Ujung dari tahta itu tidak membawa kebaikan dan kedamaian. Mereka lupa, setiap kesalahan yang terjadi pada masing-masing tingkatan kekuasaan yang ada, merupakan tanggung jawab tingkatan itu sendiri. Pemimpin di puncak kekuasaan melepas diri permintaan pengikut atau pendukungnya agar mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan saat menikmati kehormatan, kemuliaan dan kebanggaan semu itu.

Penting diingat, ini bukan hanya peristiwa abad 21. Pemimpin yang tidak mau bertanggung jawab atas permintaan pengikut dan pendukungnya sudah dilukiskan sejak Nabi Ibrahim melawan raja Namrudz. Pengikut dan pendukungnya demikian keras kepala mengikuti pemikiran, sikap dan jejak pemimpin mereka. Kenikmatan, entah nyata atau semu, mereka hayati sebagai sesuatu yang mengharu biru. Sambil menolak pembelajaran dan anjuran Nabi Ibrahim, mereka membela pemimpin dan kelompok mereka baik karena kesamaan cita-cita, pemikiran ataupun rasa. Sikap inilah yang berakibat pada gagalnya membangun kehidupan saling menghormati, menghargai, peduli dan berbagi. Tapi mereka tidak peduli. Kritis korektif terhadap pemimpin mereka berarti mengganggu bahkan melawan. Itu berarti harus dilawan. Mereka abai, hasilnya adalah hilangnya kehidupan kebersamaan saling percaya dan sirnanya keteladanan. Begitulah dahsyatnya fatamorgana kekuasaan dan kekayaan yang sudah sering menyesatkan kehidupan manusia.##

Baca Juga