Sita Dokumen, KPK Geledah Kantor PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya

Juru bicara KPK Febri Diansyah

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi yakni kantor PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pembangunan kampus IPDN di Gowa dan Minahasa.

"KPK telah melalukan penggeledahan di dua lokasi kemarin, yaitu kantor PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya di Jakarta terkait proses penyidikan dugaan TPK Pembangunan kampus IPDN di Gowa dan Minahasa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (13/03/2019).

Penggeledahan itu dilakukan pada Selasa (12/03/2019), sejak pukul 14.00 WIB hingga malam hari. Dari penggeledahan itu penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik.

"Dari sana di sita sejumlah dokumen-dokumen dan bukti informasi elektronik dalam bentuk CD yang kami pandang akan mendukung pembuktian perkara pokok," ujarnya.

Tindak lanjut dari penggeledahan dan penyitaan barang bukti itu, rencananya penyidik KPK akan melakukan pemeriksaan silang terhadap sejumlah saksi.

"Hari ini, penyidik akan mempelajari hasil penggeledahan tersebut dan akan melakukan kroscek pada saksi-saksi yang relevan sesuai jadwal pemeriksaan," tuturnya.

Tiga Tersangka

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait perkara pembangunan dua gedung IPDN di dua lokasi yang berbeda. Mereka adalah Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pembuat komitmen pusat Adninistrasi Keuangan dan Pengelola Aset Sekretariat Tahun 2011, Dudy Jocom, Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero), Adi Wibowo, dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero), Dono Purwoko.

KPK menjelaskan, pada 2010 Dudy melalui kenalannya diduga menghubungi sejumlah kontraktor dan memberitahukan ada proyek pembangun IPDN.

Diduga sebelum melakukan lelang, sudah ada pembagian pekerjaan pembangunan. Dengan kesepakatan PT. Adhi Karya untuk Sulawesi Utara (Sulsel) dan PT Waskita Karya untuk Sulawesi Selatan (Sulsel).

KPK menduga terkait pembagian proyek itu DJ (Dudy Jocom) dan kawan-kawan meminta fee sebesar 7 persen dari kedua tersangka lainnya.

Dari kedua proyek itu, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 21 miliar. Dengan rincian Proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulsel sekitar Rpl1.18 miliar dan pembangunan Kampus IPDN di Sulut sekitar Rp9,378 miliar. Kerugian tersebut berdasarkan perhitungan dari kekurangan volume pekerjaan itu.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (Red)

Penulis:

Baca Juga