Form C-1 Berantakan

Situng Tak Rampung, Komisioner KPU Akui Karena Banyak Permainan

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui sidang sengketa pilpres paling dramatis yang digelar oleh MK. Tidak satu pun dari sejumlah permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi ke MK dikabulkan oleh hakim MK, termasuk adanya dugaan kecurangan terstruktur, Sistemik dan Masif (TSM).

Begitu Prabowo-Sandi kalah, KPU kemudian menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 dan berhak menyandang sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024, namun mirisnya, hingga saat ini, Sistem Penghitungan Suara (Situng) Komisi pemilihan Umum (KPU) belum juga menyelesaikan input data pemilu 2019 hingga 100 persen.

Lebih parahnya, menurut Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, Situng Pemilu 2019 tak rampung karena banyak permainan suara di tingkat bawah. Pramono mengklaim, potensi manipulasi suara besar terjadi pada pemilihan legislatif.

"Kami mendeteksi daerah-daerah yang upload Situng-nya lambat di Pemilu 2019, itu terindikasi di daerah-daerah di mana memang C1 sudah berantakan karena banyak permainan-permainan itu," kata Pramono dalam diskusi di Kantor Kode Inisiatif, Jakarta, seperti dilansir situs nasional, CNNIndonesia, Rabu (31/7/2019).

Pramono mengakui, petugas-petugas uploader tak berani mengunggah data ke Situng karena form C1-nya sudah berantakan sejak di tingkat bawah. "Banyak permainan-permainan di tingkat bawah, jadi mereka mau upload enggak berani karena sudah diacak-acak," ujarnya.

Pramono tak merinci daerah mana yang dimaksud C1 berantakan sejak di tingkat bawah. Namun hingga Rabu (31/7), Situng untuk Pileg 2019 baru selesai 98,74 persen, sedangkan untuk Pilpres 2019 di angka 99,42 persen.

Sementara provinsi-provinsi yang belum merampungkan Situng pileg adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kemudian Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Sebelumnya dalam sengketa pemilu yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Laporan pidana terhadap 10 petugas PPK di jakarta Utara (5 PPK Cilincing dan 5 PPK Koja) yang dituduh menggelembungkan suara dengan dugaan memanipulisir data C-1, telah dimenangkan oleh Hakim.

Majelis hakim beralasan, hanya mengakui lembar C-1 yang berhologram, sedangkan bukti C-1 yang diajukan sebagai bukti oleh pelapor (Caleg bernama Sulkarnain), dianggap Hakim bukan C-1 valid.

Sementara, Sulkarnain yang mengaku kehilangan suara hingga ratusan jumlahnya, menegaskan bahwa C-1 yang dimilikinya adalah C-1 yang bersumber dari saksi di lapangan, sesuai fakta. Menurut Sulkarnain, kekecewaannya berdasarkan pertimbangan hakim yang mengambil putusan hanya pada C-1 hologram.

"C-1 holo juga tidak (pernah) diperlihatkan dalam sidang, jadi itu diputuskan dengan hanya mendengar masukan dari KPU saja. Menurut saya majelis hakim telah mengambil tindakan yang menurut kami tidak sesuai dengan aturan yang ada." tandas Sulkarnain.

Sulkarnain kemudian memutuskan untuk kasasi. Hingga berita ini dirilis, belum diketahui putusan kasasi atas sengketa pilpres yang dilaporkan Sulkarnain ini.

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga