Soal Bacaleg Eks Koruptor, Golkar Akan Ikuti Putusan Bawaslu

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebutkan, Partai Golkar akan patuh terhadap undang-undang (UU) terkait dengan polemik diloloskannya bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana (napi) korupsi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), walaupun pihaknya sudah menandatangani pakta integritas agar tidak mencalonkan mantan napi korupsi.

"Tapi yang jadi masalah, kami kan pertanyaannya soal apakah Bawaslu akan punya kewenangan untuk menggunakan UU, ya Bawaslu juga punya kewenangan. Itu artinya Golkar akan patuh dan taat pada apapun yang diputuskan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu," terangnya di Gedung DPR, Selasa (04/09/2018).

Seperti diketahui, dari 12 bacaleg mantan napi korupsi yang diloloskan Bawaslu, salah satunya berasal dari Partai Golkar. Sebab Bawaslu juga meloloskan para bacaleg tersebut berpedoman terhadap UU selayaknya KPU membentuk Peraturan KPU (PKPU).

Dengan demikian, UU, menjadi pijakan Partai Golkar untuk tetap mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh para penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

"Dari sejak awal kami konsisten, bahwa kita harus taat kepada UU. Jadi perlu saya tegaskan bahwa KPU punya kewenangan tetap untuk membuat PKPU tapi Bawaslu juga punya kewenangan untuk menerjemahkan UU. Seharusnya masing-masing harus saling menghargai dan menghormati kewenangan masing-masing berdasarkan atas tafsir mereka terhadap UU," katanya.

Ia mengatakan, saat PKPU mulai terbentuk, pihaknya diminta mencabut semua calon anggota DPR yang merupakan mantan napi korupsi.

Namun, karena keputusan Bawaslu yang saat ini berlaku muncul belakangan, katanya, maka pihaknya pun akan tetap mengikuti terhadap apa yang menjadi keputusan Bawaslu tersebut. "Kita kembali ke UU," kata dia. (Wan)

Penulis:

Baca Juga