Soal Bacaleg Eks Koruptor, KPU, Bawaslu, DKPP Segera Kirim Surat ke MA

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, menyatakan pihaknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan segera mengirimkan surat ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu dekat.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tripartit antara tiga lembaga penyenggara pemilu pada Rabu (05/09/2018) malam.

"Rencananya itu satu surat ditandatangani secara bertiga (DKPP, KPU dan Bawaslu). Nanti dipilih mana yang terbaik. Kami akan mengirimkan surat itu secepatnya atau dalam dua hari ke depan ke MA," ujar Harjono ketika dihubungi, Kamis (06/09/2018).

Harjano menilai putusan MA bisa menjadi solusi menguraikan kebuntuan polemik antara KPU dan Bawaslu soal larangan mantan terpidana kasus korupsi. Menurut dia, putusan MA bisa memberikan kepastian hukum.

"Nah ini ketidakpastian hukum kalau bisa segera diakhiri. Diakhirinya kan tergantung putusan MA. Sebetulnya kan MA enggak punya beban buat memutuskan," tandas dia.

Sampai saat ini, kata Harjono, masih terjadi status quo (keadaan tetap sebagaimana kondisi sebelumnya) terkait polemik perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu dalam menyikapi eks koruptor menjadi caleg. KPU dan Bawaslu, kata dia tetap sama-sama pada pendiriannya semula.

"Karena itu, putusan MA bisa mengakhir polemik kedua lembaga ini," tandas dia.

Harjono menjelaskan MA mempunyai kewenangan memutus cepat Peraturan KPU yang sedang diuji sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Menurut dia, jika dasar tersebut digunakan maka MA tidak perlu lagi menunggu putusan UU Pemilu untuk memutus PKPU Nomor 20 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang larangan mantan koruptor menjadi bacaleg.

"Lewat surat ke MA itu, kami minta kepada MA buat cepat memutus uji materi atas PKPU Nomor 20 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Dasarnya Pasal 76 UU Pemilu sehingga MA tidak usah menunda-nunda lagi atau menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) selesai dulu," pungkas dia.

MA mengaku terganjal dengan norma dalam pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa uji materi terhadap aturan perundangan yang ada di MA wajib dihentikan sementara manakala ada proses uji materi terhadap undang-undang yang ada di atasnya. Dampaknya, MA harus menunggu MK memutuskan semua uji materi UU Pemilu di MK.

MK sendiri telah meminta MA segera memutuskan dua PKPU tersebut tanpa harus menunggu putusa uji materi UU Pemilu. Pasalnya, norma UU Pemilu yang diuji secara materi MK tidak terkait uji materi PKPU di MA.

Sebagaimana diketahui, dua PKPU yang sedang diuji di MA adalah pertama norma larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi caleg DPR dan DPRD diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal itu berbunyi 'dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (partai politik) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi'.

Kedua, norma yang termuat dalam Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD yang menyatakan, 'perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi'. (Yud)

Penulis:

Baca Juga