Soal Laut China Selatan, Indonesia Disebut Beri ‘Kejutan’ untuk Tiongkok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kiri) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kiri) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan)

Association of South East Asian Nations (ASEAN) misalnya, pada mulanya didirikan agar stabilitas kawasan dapat terjaga. Dalam sejarahnya, ancaman perang dan konflik di antara negara-negara Asia Tenggara juga sempat mengganggu stabilitas kawasan pada era Perang Dingin.

Namun, pertanyaan lain pun muncul. Apakah penekanan Indonesia terhadap hukum internasional ini dapat berujung pada perubahan sikap dari Tiongkok? Sejauh manakah “efek kejut” dari note verbale tersebut?

Tiongkok Membangkang?

Penekanan terhadap hukum internasional oleh Indonesia dalam note verbale-nya boleh saja menjadi pengingat bagi pemerintah Tiongkok terkait klaim historis nine-dash line yang digaungkannya. Pasalnya, mengacu pada UNCLOS 1982, bukan tidak mungkin klaim historis tersebut menjadi tidak sah.

Dalam UNCLOS 1982, diatur pula cara bagaimana negara-negara menyelesaikan sengketa yang ada. Di bawah Annex VII UNCLOS 1982, arbitrase disebutkan menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa yang sah bagi para negara anggota.

Oleh sebab itu, Tiongkok maupun Filipina sebagai negara yang bersengketa di bawah UNCLOS 1982 pada tahun 2016 silam – secara hukum internasional – perlu mematuhi apa yang diputuskan dalam sidang arbitrase itu. Bahkan, mekanisme penyelesaian sengketa di PCA tersebut dianggap merupakan sebuah putusan yang mengikat.

Hal ini sejalan dengan tata laku yang ada dalam hukum internasional – di mana upaya penyelesaian sengketa selalu bergantung pada persetujuan (consent) dari masing-masing negara. Tiongkok sendiri secara tidak langsung telah memberikan consent pada mekanisme wajib tersebut dengan mengikuti UNCLOS 1982.

Meski begitu, tampaknya Tiongkok sendiri tak berniat mengikuti dan mematuhi putusan itu. Sejak proses arbitrase dimulai, negara Tirai Bambu tersebut sudah mengklaim untuk tidak mengakui segala proses yang ada.

Hal ini memunculkan persoalan baru dalam pemberlakuan UNCLOS 1982 dan putusan PCA tahun 2016, yakni impunitas terhadap Tiongkok. Filipina – sebagai pemenang – bahkan sekarang tak berkutik.

Mengapa impunitas semacam ini dapat terjadi? Bukankah hukum internasional hadir sebagai tata laku dalam hubungan antarnegara?

Pertanyaan seperti inilah yang berusaha dijelaskan oleh Jack L. Goldsmith dan Eric A. Posner dalam buku mereka yang berjudul The Limits of International Law. Menurut mereka, kepatuhan negara pada hukum internasional bukanlah karena aturan tersebut telah diinternalisasi, melainkan hanya karena kepentingan negara itu sendiri (self-interest).

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Redaksi

Baca Juga