Soal Laut China Selatan, Indonesia Disebut Beri ‘Kejutan’ untuk Tiongkok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kiri) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kiri) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan)

Goldsmith dan Posner menjelaskan bahwa retorika hukum internasional hanyalah cara bagi negara-negara untuk merasionalisasikan perilaku mereka yang didorong oleh kepentingan masing-masing. Dengan begitu, kepatuhan hanya ada apabila kepentingan sejalan.

Hal semacam ini pernah terjadi dalam kasus AS melawan Nikaragua di bawah Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1986 terkait dugaan pelanggaran hukum oleh AS dengan kelompok pemberontak yang bernama Contras. Mirip dengan Tiongkok, AS sejak awal menolak ikut serta dalam berbagai proses peradilan meskipun AS dianggap terikat dengan mekanisme penyelesaian sengketa di bawah ICJ.

Impunitas yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti juga menguatkan asumsi perspektif realisme dari studi Hubungan Internasional – yang mana menganggap bahwa hukum internasional hanya menjadi perpanjangan kekuatan negara-negara. Selain itu, ini sejalan juga dengan asumsi bahwa politik dunia merupakan sebuah anarki – di mana tidak ada kekuatan yang lebih tinggi di atas negara.

Jika mengacu pada asumsi ini, bukan tidak mungkin note verbale Indonesia yang menekankan pada UNCLOS 1982 tak bisa benar-benar menjadi “kejutan” bagi Tiongkok. Evan Laksmana dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) sendiri menyebutkan bahwa note verbale tersebut juga merupakan pengulangan dari posisi Indonesia sebelumnya.

Alhasil, pendekatan yang digunakan oleh Indonesia boleh jadi tidak akan berubah. Bisa jadi, Indonesia masih ingin mempertahankan posisinya yang netral dan ambigu di LCS guna memberikan fleksibilitas dalam berdiplomasi dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya, yakni AS dan Tiongkok.

Pada akhirnya, dengan disparitas kekuatan antara Tiongkok dan Indonesia, “kejutan” diplomatik tersebut bisa dibilang tak akan mengubah banyak dinamika di LCS. Lagi pula, prinsip politik luar negeri Indonesia kan politik bebas aktif. Bukan begitu?

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Redaksi

Baca Juga