Rakor Pencegahan Korupsi Trrintegrasi

Soal Pencegahan Korupsi Di Sumut, Ini Kata Gubsu Edy Rahmayadi

Medan, Akuratnews.com - Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah se- Provinsi Sumatera Utara digelar di Aula Raja Inal Siregar, lantai dua, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (14/5/2019).

Selain dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wagub Sumatera Utara Musa Rajecksah, Ketua KPK RI Agus Rahardjo, Forkopimda, Kanwil BPN Sumut, seluruh Kepala Daerah se Sumatera Utara juga dihadiri para OPD dan jajaran Direksi BUMD Sumatera Utara.

Dalam konfrensi pers usai acara penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi se Sumatera Utara didampingi Wagub Sumut Musa Rajecksah, Ketua KPK RI Agus Rahardjo dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fahrulloh, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan akan menyatukan sinkronisasi Badan badan Pengawas secara riil dimana disitu ada KPK, yang ikut didalamnya BPK, BPKP dan akan memfasilitasi penguatan Inspektorat sehingga semua bisa terdata dengan baik.

"Terkhususnya kepada wartawan untuk mengawasi semua. Kalau kita semua mengawasi dengan baik maka inshaa Allah akan terselesaikan dan kita akan keluar dari yang selama ini terjadi" ungkap Edy dihadapan belasan wartawan media cetak maupun elektronika, Selasa (14/5/2019).

Terkait dengan Perencanaan dan budgeting, Edy juga minta agar diikuti.

"Gubsu dan Wagubsu memerintahkan demikian karena kita open manajemen dan transparan. Tolong diikuti perkembangan dari perencanaan dan penganggarannya" sebut Edy.

Dalam pengadaan barang dan jasa, tambah Edy, ini benar benar riil siapa yang mempunyai kapasitas dan kualitas maka itu nanti yang ditunjuk.

"Pasti. Saya tidak mau bermain main lagi. Anda pasti tau, pasti dengar ada pengantin. Inilah awal sumber kejadian kejadian dan ini sudah tidak ada" tegas Edy.

Gubernur Edy juga menyebutkan, kualitas dan kapabilitas harus berjalan sesuai prosedur, kasih wewenang yang jelas. Inspektorat bekerja mengawasi. Apabila ada temuan temuan dari BPK, apabila ketika itu tidak terselesaikan juga, serahkan ke aparat hukum, itu prosedur. Tapi apabila ditemukan dengan hal hal yang bisa disembunyi sembunyikan, ada laporan dari wartawan tak usah segan segan , laporkan ke Ketua KPK.

"Seperti kata Ketua KPK berita berita itu diawali dari laporan masyarakat. Berarti anda menyintai juga Sumut ini dengan ikut nelakukan pengawasan dengan riil" ujar Edy.

Gubernur Edy dalam kesempatan itu  juga menyampaikan terkait manajemen SDM, sudah dilakukan dengan assesment dan panitia seleksi (pansel).

Dia juga mengajak untuk mengikuti perkembangan ini dan pastikan bahwa itu yang terbaik dari rakyat Sumatera Utara yang ada.

"Baru baru ini rotasi 14 orang eselon II pada ribut sana sini. Itu adalah hasil assesment karena assesment adalah independent dari perguruan tinggi, ada tokoh tokoh dan dibentuk oleh Wagub dan beberapa saringan saringan lainnya" ujar Edy.

Edy juga menyebutkan tentang dana desa bahwa ada 1 milyar hingga 3 milyar tergantung desanya, dan ini yang selalu diributkan.

"Ada angin segar dari KPK nantinya Inspektorat akan memberikan laporannya ke Gubernur. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara akan turun untuk melakukan pengawasan secara ketat. Ini akan semakin jelas" ungkap Edy.

Lebih lanjut Gubernur Edy juga menjelaskan terkait optimalisasi pendapatan daerah dari mulai BUMD yang mengawakinnya tolong ikut diawasi. Kami berencana menginginkan 3 triliun dalam 5 tahun menjabat. Kalau 5 tahun bertambah pendapatan daerah berarti 600 miliar per tahun dimana salah satunya dari BUMD.

"Tolong ikut awasin karena dengan bertambahnya pendapatan daerah berarti UMR akan menjadi lebih baik" ungkap Edy.

Selanjutnya mengenai penataan barang milik daerah atau aset aset daerah, Gubernur Sumut Edy menyebutkan sudah melaporkannya kepada Ketua KPK.

"Dengan pemekaran pemekaran ini tidak terselesaikan ditindak lanjuti tentang aset asetnya. Jadi tergantung bagaimana akhlak orang itu. Saya berharap wartawan lebih jago dari pencuri. Yang penting jangan ikut pula wartawan dengan pencuri. Kita harapkan dengan semua ini Sumut bermartabat" pungkas Edy.

Baca Juga