Soal Plastik Kemasan Produsen Diberikan Tenggang Selama 10 Tahun

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati. (Foto by Akuratnews.com)

Jakarat, Akuratnews.com – Pemerintah melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019, mengatur pengelolaan sampah dengan menerbitkan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Dalam klasifikasinya produsen terbagi menjadi tiga, yakni Retail, Manufactur dan Food Beverage. Demikian yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, sesaat Rapat Koordinator bersama dengan Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kamis (9/7).

Lebih jauh, Vivien memaparkan, bagaimana Roadmap diatur dalam jangka waktu 10 tahun. Di mana untuk tahun pertama untuk melakukan perencanaan. “Jadi perusahaan-perusahaan membuat rencana secara bertahap, mana dahulu yang akan dilakukan. Pertama, diredesain kemasanannya. Kedua, bagaimana Pitback atau penarikan kembalinya. Misalkan banyak pertanyaan, bagaimana yang sachet ? Sachet merupakan bahan multilayer yang tidak bisa didaur ulang sehingga produk ini tidak dikenakan besok harus selesai. Tetapi menggunakan perencanaan hingga 10 tahun. Mereka harus memilih mana yang akan dilakukan dari dua proses teresebut,” paparnya kepada redaksi akuratnews.com, ditemui di gedung DPR RI.

“Targetnya untuk roadmap ini dalam 10 tahun minimal para perusahaan mengurangi sampah 30 persen, dari sampah atau packaging. Untuk produk daur ulang sampah pemerintah sudah menetapkan standarisasinya,” tambahnya.

Menambahkan keterangan Vivien, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar menjelaskan, Plastik Sekali Pakai (single plastic use), yaitu plastik yang digunakan sekali pakai, setelah itu langsung dibuang menjadi sampah, dalam hal ini yang menjadi perhatian pemerintah untuk didekati dengan konsep pembatasan (perubahan perilaku, regulasi, atau pembebanan ekonomi) hanya fokus pada 3 (tiga) item saja, yaitu : 1. Single Use Plastic Bag (kantong belanja sekali pakai), 2. Cutlery atau Plastic Straw (peralatan makan atau sedotan plastik), 3. Styrofoam untuk packaging makanan.

“Hal ini didasarkan, karena memang item-item tersebut yang paling menjadi determinan sampah plastik di lingkungan dan perairan, namun pada sisi lain subsitusinya dapat dilakukan dengan membawa kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali atau bertahun-tahun, tidak menggunakan sedotan plastik atau gunakan sedotan yang dapat dipakai berkali-kali bahkan bertahun-tahun, serta juga gunakan wadah makan (lunch box) yang dapat dicuci dan digunakan berulang kali,” jelasnya.

Terkait dengan botol PET (botol air minum kemasan) sudah hampir seratus persen bisa didaur ulang. Saat ini mengenai produk tersebut sudah masuk dalam recycle content dalam food packagingnya. “Jadi sudah hampir beberapa produsen air kemasan sudah menggunakan recycling content. Dan itu sudah keluar juga standartnya,” ungkapnya.

Novrizal mengungkapkan, proses keluarnya Permen 75, sudah sejak tahun 2012. Dan sejak tahun 2018 sangat intens koordinasi yang dilakukan Pemerintah dengan mengajak semua pengusaha. Dan di tahun 2018 sebenarnya Industri telah memberikan plats (membuat janji) yang dinilai lebih ketat dari Permen 75. “Misalnya ada industry yang mengatakan pada tahun 2025, packagingnya bisa didaur ulang. Itu bisa dinilai 100%, padahal kami (KLHK) hanya meminta sekitar 30% saja,” ungkapnya.

Dalam permen ada tiga cara pengurangannya, masih kata Novrizal, bisa dengan pembatasan guna ulang,  bisa dengan daur ulang yang dapat menjadi pilihan industri. Dengan pembatasan, bisa saja industry melakukan riset baru, packagingnya bisa didaur ulang lebih baik. “Itu juga merupakan salah satu usaha dalam pengurangan itu. Itu menjadi pilihan bagi industry untuk melakukannya. Apakah mereka melakukan takeback atau melakukan perubahan desain packagingnya itu menjadi pilihan dalam melakukan. Dan terpenting dalam jangka waktu 10 tahun itu minimal pengurangannya 30% semua,” tekannya.

Menjawab kendala yang ada, Novrizal mengatakan, selama proses Permen 75 hingga ditandatangani oleh menteri, itu selalu melibatkan industri. Dan begitu sekarang ada yang memberikan pitchback dan sebagainya itu biasa menurutnya, yang memungkinkan hanya karena persoalan komunikasi.

“Kami melihat mungkin karena baru keluar saja sebuah regulasi, di mana mereka teman-teman produsen bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dan regulasi ini juga bukan sesuatu yang sertamerta seperti lompat kodok. Itu ada gradual dan sequensnya. Jadi selama  tahun 2020 ini mereka harus membuat perencanaannya, mereka harus membuat baselinenya. Misalkan  berapa ton packaging plastic, berapa kertas, kemudian membuat perencanaannya untuk menguranginya. Nah tahun depan baru pilot planenya. Mungkin di satu kota, di satu propinsi mereka mulai. Setelah itu baru di 1 Januari 2020 mereka baru melakukan apa yang mereka buat dalam roadmapnya itu. Jadi sebenarnya tidak instan seperti membalikan telapak tangan,” pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga