Soal Status Bupati Pessel Terpilih, Gubernur Diminta Jangan Buru-buru Lantik

Pesisir Selatan, Akuratnews.com - Pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan permohonan kasasi bupati terpilih Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar memunculkan pertanyaan, bagaimanakah proses pelantikan Rusma yang rencananya dilaksanakan pada Jum’at, 26 Februari 2021.

Berdasarkan Pasal 164 (8) UU 10/2016, bupati terpilih yang ditetapkan sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati.

Terkait hal ini, pengamat hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat, Ilhamdi Taufik melihat, pasca penetapan status hukum yang disandang Rusma Yul Anwar, seharusnya Gubernur Sumatera Barat tidak terburu-buru dalam melaksanakan pelantikan.

"Setidaknya, menunggu salinan putusan dari MA keluar, agar terang benderang penyebab kasasi ditolak. Dalam salinan tersebut akan dijelaskan penyebab ditolak. Sebaiknya gubernur menunda pelantikannya du hingga salinan putusan dikeluarkan MA,” ujar Taufik, Jumat (26/2).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ini juga menyampaikan, jika nanti dalam salinan putusan MA disebutkan permohonan ditolak disebabkan karena keterlambatan pengajuan berkas, maka hal ini tentu berbahaya dan berdampak bagi pencalonan Rusma Yul Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan.

Pasalnya, kata Taufik, putusan yang dipakai adalah putusan Pengadilan Tinggi Padang sesuai Pasal 246 ayat 2 KUHAP.

“Jika penyebabnya adalah keterlambatan pengajuan berkas, sesuai dengan Pasal 246 ayat 2 KUHAP, putusan yang dipakai adalah putusan dari Pengadilan Tinggi. Ini tentu berdampak bagi status Rusmayul Anwar pada saat pencalonan yang sudah berstatus Terpidana, dan ini berbahaya jika pelantikan tetap dilaksanakan,” sambung Taufik.

Ditambahkannya, dengan berstatus Terpidana, Rusma Yul Anwar tidak diperkenankan menyetujui atau mengambil keputusan administrasi di pemerintahan. Oleh karenanya, seharusnya seusai dilantik, langsung diberhentikan saat itu juga, agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan di pemerintahan.

“Harusnya langsung ada surat keputusan pemberhentian dari Kemendagri sesuai pasal 164 tersebut, agar tidak ada kekosongan pemerintahan, dan Jabatan Bupati terap terisi,” ucapnya.

Lebih dari itu, jika Surat Keputusan Pemberhentian juga belum diterbitkan setelah yang bersangkutan berstatus Terpidana, ada baiknya proses pelantikan ditunda.

“Agar proses pelantikan tidak cacat administrasi, karena melantik seorang terpidana yang putusan hukumnya telah inkrah,” pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga