Soal THR Pejabat, Presidium Persatuan Pergerakan: “Jangan-jangan Duit Hutangan”

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua Presidium Pergerakan Adrianto mempertanyakan sumber dana yang digunakan Pemerintah untuk membayar THR pejabat tahun 2018 ini. Ia menduga, dana THR berasal dari hutang.

“Kita curiga kok pemerintah ada duit, harus ditelisik dana THR itu. Jangan-jangan duit hutangan,” kata Adriyanto saat dihubungi Akuratnews.com, Jumat (1/07/2018).

Bukan tanpa alasan Adriyanto mempertanyakan hal tersebut. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang terbilang lemah dan hutang negara yang kian besar maka aneh jika pemerintah menaikkan nilai THR pejabat tahun ini.

Sense of crisis yang sudah tidak ada,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah menggelontorkan dana Rp 35,76 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan dan Anggota MPR RI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri, pensiunan serta pegawai honorer yang bertugas di pusat tahun 2018. Angka ini, naik 68,92% dibandingkan pembayaran THR pada 2017 lalu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pun telah mengeluarkan surat edaran bernomor 903/3386/SJ dan 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia terkait THR pejabat tahun 2018.

Sementara itu--sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak mengetahui ihwal tingginya angka THR pejabat tahun 2018. Jokowi pun melempar 'bola panas' ke pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara di Senayan.

“Tanyakan ke Pak Ketua DPR atau Pak Ketua DPD,” kata Jokowi usai buka puasa bersama di kediaman pribadi Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang di Jakarta Selatan, Kamis (31/05/2018) kemarin. (MDz)

Penulis:

Baca Juga