Strategi Greenwashing

Solusi Palsu Industri Tembakau untuk Menghindari Tanggung Jawab Pengelolaan Sampah Produknya?

Ilustrasi Bahaya Produk Tembakau Membahayakan Kesehatan dan Lingkungan.

AKURATNEWS – Permasalahan yang disebabkan industri tembakau sudah menjadi masalah cukup serius sejak lama, karena dampak buruk yang ditimbulkan sejak proses produksi sampai menjadi sisa konsumsi (sampah) terjadi di segala aspek, terutama pada anak. Mulai dari persoalan pekerja anak, kesehatan anak, hingga dampak buruk bagi lingkungan yang ditimbulkan sampah rokok, baik sampah rokok konvensional (puntung rokok) maupun sampah rokok elektronik.

Dalam 30 tahun terakhir konsumsi tembakau di Indonesia meningkat pesat, antara lain didorong harga rokok yang murah dan dijual batangan, strategi distribusi dan pemasaran industri rokok yang massif dengan menyasar anak dan remaja, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya rokok. Data Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) menunjukkan terjadi peningkatan jumlah perokok anak usia 10-18 tahun dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun naik dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018. (Data Riskesdas tahun 2018).

Konsumsi rokok mengakibatkan 4,5 triliun puntung rokok dibuang setiap tahun di seluruh dunia, yang menyumbangkan 766 juta ton sampah beracun setiap tahun, dua juta ton limbah padat dari kardus dan kemasan rokok.

Fakta menunjukkan Indonesia menjadi negara nomor dua penyumbang sampah di laut setelah China, ditemukan 187,2 juta ton sampah di laut Indonesia, dan sampah puntung rokok menjadi sampah terbanyak yang ditemukan. Data The Ocean Conservancy yang setiap tahun mensponsori International Coastal Cleanup (ICC) yakni kegiatan bersih-bersih badan air di seluruh dunia, menunjukkan, dalam 25 tahun terakhir relawan ICC mengumpulkan sekitar 53 juta puntung rokok. Bahkan ditemukan 33,760 batang rokok di perairan Indonesia pada event The Beach & Beyond 2019.

Temuan tentang banyaknya sampah produk tembakau atau rokok di lingkungan bebas menunjukkan abainya tanggung jawab industri tembakau akan sampah produksi mereka, padahal sebagai produsen seharusnya industri tembakau bertanggungjawab untuk mengelola sampah produk mereka (Extended Producer Responsibility). Namun, alih-alih membuat sistem untuk mengelola sampah produknya, industri tembakau malah berinvestasi melakukan greenwashing untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kerugian lingkungan yang mereka timbulkan.

Sampah rokok (konvensional dan elektronik) akan berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia bila tidak dikelola dengan tepat, karena mengandung zat berbahaya didalamnya, mulai dari nikotin, Propylene Glycol, Glycerol, serta zat berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas tanah, air, dan udara. Belum lagi kandungan logam dan baterai pada sampah rokok elekronik yang jika tidak dikelola dengan tepat akan membahayakan keselamatan, khususnya petugas kebersihan yang bertugas.

Rahyang Nusantara, Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) mengatakan, meski sudah ada yang bisa mendaur ulang puntung rokok namun itu hanya sekedar solusi semu. Sebab, sampah puntung rokok sama saja dengan sampah industri plastik yang mencemari lingkungan.

“Kalau solusi yang ditawarkan hanya dengan menunda menjadi sampah dan mengumpulkan mikroplastik saja, itu belum cukup menjawab persoalan. Karena semua proses produksi rokok baik dari awal pembukaan lahan, budidaya tanaman hingga menghasilkan tembakau itu berisiko merusak ekosistem,” kata Rahyang pada acara Media Briefing bertema “Dampak Lingkungan Akibat Industri Tembakau: Antara Solusi Palsu & Tanggung Jawab yang Seharusnya”, yang diadakan oleh Yayasan Lentera Anak berkolaborasi dengan GIDKP, Ecoton dan World Clean-up Day Indonesia, di Jakarta (12/05/22).

“Industri rokok juga berkontribusi terhadap perubahan iklim karena emisi karbon yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik tempat produksinya,” katanya.

Terkait dengan pengelolaan limbah tembakau, Rahyang mengatakan pihaknya sudah sering berdiskusi banyak teknologi terkait baku mutu. Bahkan menurutnya, pengelolaan limbah secara pembakaran sampah yang juga pihaknya tidak setuju, juga ada baku mutunya.

“Kami sering berdiskusi dengan pemerintah terkait teknologi pembakaran sampah ini, tetapi para investor suaranya lebih lantang. Tapi kami terus melakukan kolaborasi, supaya pemerintah ini semakin aware kalau misalkan banyak banget solusi yang dikeluarkan oleh industri rokok yang bisa mengancam lingkungan kita sendiri. Jadi bareng-bareng semakin mengundang masyarakat untuk peduli,” ungkapnya.

Terkait dengan limbah rokok elektronik, dia menyampaikan, industri rokok harus bertanggung jawab atas sampah produk rokok. Ratusan ribu ton limbah rokok elektrik dapat menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan memerlukan solusi jangka panjang untuk menanganinya. Industri tembakau perlu memberikan edukasi serta memfasilitasi pembuangan produk mereka yang aman bagi lingkungan.

“Masyarakat harus semakin aware terhadap solusi palsu yang ditawarkan industri tembakau terutama greenwashing yang menjualcitra bahwa mereka “pro lingkungan” padahal nyatanya “aksi hijau” yang mereka lakukan tidak mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh industri tembakau itu sendiri. Dampak toksisitas lingkungan dan bahaya yang ditimbulkan oleh membuang limbah rokok elektrik ke tempat pembuangan sampah dan mendorong vapers untuk berhenti adalah cara terbaik untuk melindungi lingkungan dari limbah dan sampah produk tembakau,” paparnya.

Sementara itu Lisda Sundari, Ketua Lentera Anak, menyampaika bahwa konsumsi produk tembakau menjadi beban yang tak berkesudahan . Jika melihat dari biaya kesehatan akibat merokok telah membebani BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp 48,8 Triliun.

“Biaya ekonomi kehilangan masa produktif karena penyakit yang disebabkan merokok mencapai Rp 374 Trilliun. (data -Balitbangkes). Yang mana, pengeluaran keluarga miskin membeli rokok, mengancam hak tumbuh kembang dan Pendidikan anak. Ditambah lagi beban kerusakan lingkungan yang disebabkan rokok mulai dari produksi hingga konsumsi,” papar Lisda.

Lebih jauh, Lisda mengungkapkan, Biaya kesehatan akibat merokok mencapai Rp 17,9 triliun – Rp 27,7 triliun setahun. Dari total biaya ini, Rp 10,5 triliun 20 hingga 30 persen dari subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN per tahunnya sebesar Rp 48,8 triliun adalah untuk membiayai perawatan akibat rokok.

“Biaya ekonomi dari kehilangan tahun produktif karena penyakit yang disebabkan merokok menyebabkan tidak produktif. Survei Balitbangkes tahun 2017, diestimasi konsekuensinya sebesar Rp 374 triliun di tahun 2015. Pengeluaran keluarga miskin nomor dua adalah untuk belanja rokok (12,2%) setelah padi-padian (20,2%) (BPS 2020) mengancam tumbuh kembang dan keberlanjutan pendidikan anak keluarga miskin,” katanya.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga