Soroti Kebijakan PT Tanjung Putia, SBSI Morowali Bakal Unjuk Rasa

Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa SBSI Morowali
Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa SBSI Morowali

Morowali, Akuratnews.com - Pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Industri Kesehatan Energi dan Pertambangan (FIKEP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Morowali bakal melakukan unjuk rasa, guna menyoroti kebijakan perusahaan PT. Tanjung Putia.

Keputusan ini diambil setelah beberapa kali melakukan pertemuan antara karyawan dan pihak manajemen terkait kebijakan perusahaan yang dinilai sangat merugikan karyawan yang bekerja di PT. Tanjung Putia.

"Untuk itu, kami sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi nomor ; A.B.002/DPC.F.IKEP.K.SBSI/Mrw/-ST/EKS/II/2020, tertanggal 15 Februari 2020, kepada pihak kepolisian," kata Ketua DPC FIKEP SBSI Morowali, Sahlun Sahidi, Selasa (18/2/2020).

Menurut Sahlun, dalam aksi unjuk rasa rasa yang rencananya dilaksanakan selama tiga hari, sejak Rabu hingga Jumat, tanggal 19 sampai 21 februari 2020, SBSI akan mengerahkan kurang lebih 600 orang massa aksi yang terdiri dari anggota dan pengurus SBSI serta karyawan PT. Tanjung Putia.

"Dengan rute aksi, star awal direncanakan, masa aksi berkumpul dilapangan volly desa Bahomakmur menuju tempat aksi di Kantor PT. Tanjung Putia atau CV. Sentosa Abadi untuk menyampaikan tuntutan," ujar Sahlun Sahidi.

Sejumlah sorotan dalam bentuk tuntutan yang akan disampaikan, diantaranya, meminta penghapusan kontrak kerja yang tidak sesuai UU Ketenaga Kerjaan dan kejelasan status peralihan perusahaan serta meminta pembayaran pesangon sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku.

"Selain itu, kami juga mendesak, agar pelaku union busting dipidanakan. Kemudian, pekerja yang di PHK yang tidak sesuai proses PHI agar dipekerjakan kembali. Begitu pula soal sistem pengupahan, pihak perusahaan dituntut membayar upah pokok dan rapelannya sesuai UMSK Morowali yang sudah ditetapkan," beber Sahlun.

Tak hanya itu, lanjut Sahlun, buruh menuntut pembayaran lembur sesuai ketentuan undang-undang. Dan meminta, agar pihak perusahaan memperjelas waktu kerja, serta uang makan karyawan.

"Tuntutan lain ke pihak peusahaan, agar menghentikan diskriminasi terhadap anggota serikat pekerja, pemaksaan pendatanganan surat pengunduran diri, pemberian sangsi ganda dan stop mutasi sepihak. Selanjutnya, kami meminta agar, struktur akal upah diterapkan," pungkas Sahlun.

Penulis: Wardi Bania

Baca Juga