Sri Mulyani Salahkan Masa Lalu Soal Utang, Zulhas: Dia Lupa Menkeu SBY

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyalahkan pengelolaan utang pada periode Pemerintahan sebelumnya.

Menurut dia, Sri selalu mengungkit bahwa utang adalah warisan masa lalu, khususnya ketika Zulhas menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya rasa, Ibu Sri Mulyani lupa bahwa ibu adalah juga Menteri Keuangan di periode Pak SBY," katanya melalui akun Twitter pribadi @ZUL_Hasan, Kamis (23/8/2018).

Zulhas menegaskan saat itu dirinya yang menjabat sebagai Menhut tidak bisa mengambil kebijakan tentang utang. Tapi menurutnya, Sri sebagai Menkeu jelas mempunyai kewenangan untuk memutuskan berapa banyak negara berhutang serta kisaran bunga.

"Kenapa sekarang malah sibuk salahkan periode sebelumnya?," tukas Zulhas.

Selain itu, dirinya yang juga Ketua Umum PAN kesal karena Sri menyebut pidatonya soal utang di Sidang Tahunan MPR bernuansa politis dan menyesatkan. Zulhas mengungkapkan, sumber data yang disampaikan saat itu justeru berdasarkan Nota Keuangan 2018.

Dalam dokumen tersebut, ujar Zulhas, pihaknya tidak melihat adanya pembayaran pokok utang. "Dalam Nota Keuangan 2018 hanya ada pos Pembayaran Bunga Hutang sebesar Rp 238 T dan Pembiayaan Utang sebesar Rp 399 T. Tidak ada keterangan mengenai Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp 396 T seperti disampaikan Ibu Sri Mulyani," imbuhnya.

"Anggaplah data Bu Sri Mulyani benar sebesar Rp 396 T. Maka bila ditambah pembayaran Bunga Utang Rp 238 T jumlahnya jadi Rp 634 T," tambah Zulhas.

Ia menjelaskan sebesar Rp. 634 Trilyun adalah total beban utang negara yang sebenarnya. Hal itu karena disebutkannya tidak mungkin hanya bayar pokok utang, melainkan juga membayar bunga.

Zulhas lantas meminta untuk membandingkan total beban utang Rp. 634 Trilyun dengan anggaran kesehatan 111 Trilyun dan anggaran dana desa Rp. 60 Trilyun.

"Artinya anggaran untuk membayar utang 6 kali lipat lebih besar dari anggaran kesehatan. Anggaran membayar utang juga 10 kali lipat lebih besar dari dana desa," ungkap Zulhas.

Ia menegaskan adalah tugas konstitusional-nya sebagai Ketua MPR untuk menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikan pada Pemerintah. "Menjadi kewajiban Konstitusional saya sebagai Ketua MPR mengingatkan pemerintah & memastikan anggaran negara digunakan sebesar besarnya untuk rakyat," ucap Zulhas.

Lebih lanjut, ia menuturkan dalam Sidang Tahunan 16 Agustus lalu, selain mengingatkan Pemerintah, Zulhas juga menyampaikan apresiasi pada Presiden Jokowi segala pencapaian. "Kritik & Apresiasi adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi," pungkasnya. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga