Standarnya Pusat, DPP HNSI Tolak PP 85/2021

AKURATNEWS - Terkait pemberlakuan PP No. 85 Tahun 2021, Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021, dan Kepmen KP Nomor 87 Tahun 2021, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan sikap menolak tegas.

"Kami meminta Pemerintah cq. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mencabut PP No. 85 Tahun 2021, Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021, dan Kepmen KP Nomor 87 Tahun 2021," tegas Ketua Harian DPP HNSI, Anton Leonard di Jakarta, Jumat (1/9).

HNSI, lanjut Leonard melihat, setelah dikaji dan diteliti PP No. 85 Tahun 2021, Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021, dan Kepmen KP Nomor 87 Tahun 2021, sangat memberatkan masyarakat nelayan dan secara teknis akan sangat sulit untuk terapkan baik tentang teknis Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan maupun teknis Produktivitas Kapal Penangkap Ikan.

"Kebijakan seperti ini tidak melihat apa yang dibutuhkan dan dirasakan di daerah. Kenapa standarnya harus dari pusat. Saya melihat banyak kebijakan saat ini selalu Top-Down, bukannya Bottom Up," tandas Leonard lagi.

Dilanjutkannya, implementasi dari PP No. 85 Tahun 2021, Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021, dan Kepmen KP Nomor 87 Tahun 2021, dalam tatanan pelaksanaanya nanti akan meningkatkan harga pokok ikan dan ini akan berakibat akan meningkatkan harga jual ikan kepada masyarakat Indonesia;

"Apalagi saat ini kondisi Pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat yang selanjutnya berimbas terganggunya produktivitas perikanan, dengan demikian, di satu sisi beban nelayan dan juga beban masyarakat akan meningkat secara signifikan dan di sisi lain daya beli," ucap Leonard yang didampingi jajaran pengurus DPP HPNI seperti Sekjen DPP HPNI, Lidya Assegaf dan Ketua Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan Investasi, Wanto Asnim.

Terpisah, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto mengatakan, banyak orang salah persepsi mengenai PP No. 85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang digembar gemborkan naik 400 persen.

“Banyak orang salah persepsi mengenai PNBP dan pajak, jadi bukan pajak ya. Saya sudah tegaskan, filosofi PNBP itu ditarik karena sumber daya alam (SDA) negara yang ditarik dan negara berhak untuk memungut dari SDA itu dan nanti dibalikan lagi ke ekosistemnya,” tegas Doni Ismanto saat Press Conference Lomba Jurnalistik HUT Ke-22 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat (1/1).

Dia menjelaskan bahwa PP No. 85/2021 ini tidak semata-mata ada begitu saja, tetapi sudah ada terlebih dahulu pada tahun sebelumnya dan pembahasannya sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Peraturan tersebut menjadi ramai diperbincangkan karena membahas juga soal Harga Patokan Ikan (HPI).

“Karena salah satunya dibahas HPI. HPI terakhir ditetapkan Permen-KP tahun 2011, kira-kira 10 tahun yang lalu, harga ikan yang digunakan itu sebagai dasar adalah harga ikan 2010. Jadi sudah lebih dari 10 tahun HPI tidak direvisi sehingga hal ini menjadi temuan BPKP. Maka dari itu melalui PP No. 85/2021 kewenangan penerbitan HPI dialihkan ke KKP,” tambahnya.

Kemudian setelah dialihkan, KKP melakukan evaluasi mengenai harga-harga ikan di daratan di 124 pelabuhan perikanan selama dua tahun terakhir. Fakta temuan di lapangan menyatakan harga ikan sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibanding harga 10 tahun lalu.

“Jadi, harga ikan kalau tidak dikoreksi, itu tidak mencerminkan kondisi pasar. Nah, jadi kita harus fair karena ini tujuannya PP ini, PNBP itu ke nelayan, mengembalikan kehidupan nelayan menjadi lebih baik,” kata Doni.

Kemudian Doni menjelaskan, perubahan harga ikan ini telah KKP lakukan melalui perhitungan rata-rata dari dua tahun terakhir, tepatnya Januari 2019 sampai Desember 2020, melalui formulasi dengan rekomendasi Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) sehingga harga yang sudah lama itu bisa diganti supaya mencerminkan kondisi pasar sehingga pelaku usaha bisa merasakan manfaatnya.

“Jadi tidak ada niatan untuk mematikan nelayan kecil atau sebagainya. Dan PNBP ini kan ga ada urusan sama nelayan kecil, ini yang diatur itu yang di pusat,” kata Doni.

Kementerian KP akan selalu terbuka jika ada protes yang dilayangkan dari sebuah regulasi ini. “Kalau diprotes itu wajar, tapi ayo marilah jika Anda melakukan protes, tawarkan solusinya apa? Kalau SDA negara ditarik begitu besar, balikin ke negara berapa, negara bisa kembalikan ke ekologinya lagi gimana gitu lho?” jelas Doni.

Terakhir, Doni mengungkapkan data terbaru yang dimiliki KKP dan mempertanyakan mengenai penolakan yang ada sejak PP No. 85/2021 ini diterbitkan.

“Katanya banyak yang nolak gitu, tapi buktinya sejak PP No. 85/2021 berlaku 18 September 2021, data dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mengatakan sudah terbit tuh perijinan yang baru petunjuk kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan SIUP. Yang dikasih udah ada puluhan lho yang dikasih, mereka bayar kok sesuai PNBP baru, karena tidak benar itu naiknya sampai 400 persen,” ungkap Doni.

Jika benar ada kenaikan yang berjumlah tersebut, doni menuturkan karena nilai produktifitas dan HPI-nya terdapat kenaikan, seperti pancing cumi.

“Untuk alat tangkap lainnya masih bervariasi, tidak seperti yang digembor-gemborkan,” tutupnya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga