Sudah Satu Bulan Rapat Pleno, Ketua Bawaslu Surabaya Belum Ada Kepastian

Bawaslu Kota Surabaya
Foto : Kantor Bawaslu Kota Surabaya

Surabaya, Akuratnews.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya mengalami perubahan Ketua dan rotasi koordinator divisi (Kordiv). Hal ini terjadi melalui rapat pleno yang digelarnya, sudah lebih satu bulan yang lalu, yakni pada 2 Agustus 2021 lalu.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp, terkait kepastian kedudukan jabatan Ketua dan rotasi Kordiv pada Bawaslu Surabaya,  Moh. Amin, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengaku belum ada  Ketua Baru. "Belum mas," jawabnya singkat, pada Senin (6/9/2021).

Lebih lanjut Amin mengatakan, bahwa kesepakatan Bawaslu Surabaya, di tuangkan dalam berita acara Rapat Pleno, yang kemudian disampaikan ke Bawaslu RI dengan melalui Bawaslu Jatim. "Untuk dinilai oleh Bawaslu RI, apakah hasil pleno yang tertuang dalam BA mendapat ijin Bawaslu RI apa tidak," pungkas pria kelahiran Sumenep itu.

Sudah sekitar satu bulan, belum ada kepastian dari Bawaslu RI untuk memutuskan, ketetapan jabatan Ketua sekaligus rotasi kordiv yang diajukan oleh Bawaslu Surabaya. "Tinggal nunggu ijin dari Bawaslu RI," balasnya.

Perlu diketahui, didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pada Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Pemberhentian dan penggantian antarwaktu dilaksanakan melalui rapat pleno:

a. Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan

b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS.

(2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengusulan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

(3) Dalam hal pemberhentian dan penggantian antarwaktu Panwaslu LN, pengusulan Panwaslu LN dilakukan oleh kepala perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 48

(1) Pemberhentian Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.

Penulis: Arga
Editor: Moris Mangke

Baca Juga