Sulitnya Membangun Industri Perfilman Daerah di Kalimantan Tengah

Salah satu adegan di film legenda :Siung Mangkuwungan" (2016) produksi Nansarunai Jaya dan Pemkab Barito Timur. Semestinya, produksi film mengangkat histori & kearifan lokal didukung secara penuh. (foto; IwanPrast)
Salah satu adegan di film legenda :Siung Mangkuwungan" (2016) produksi Nansarunai Jaya dan Pemkab Barito Timur. Semestinya, produksi film mengangkat histori & kearifan lokal didukung secara penuh. (foto; IwanPrast)

AKURATNEWS - Waktu ketemu di Yogyakarta, dua tahun lalu, sineas senior; Garin Nugroho, pernah mengatakan bahwa film merupakan sarana kita mendialogkan diri, berdiskusi, membaca lingkungan serta identitas.

Dan ada kecenderungan bahwa perfilman daerah tumbuh dengan membawa identitas kekayaan masing-masing, yang tidak semuanya bisa terwakilkan dalam film industri.

Andaikata perkataan Mas Garin diterjemahkan secara ikhlas dan cerdas oleh para kepala daerah, tentulah kekuatan perfilman kita bisa menyaingi ‘kegilaan’ China dalam produksi filmnya.

Seperti yang dikatakan saah satu mentor saya di kelas Forum Community, ajang Jogja Asian Film Festival 2018, Mbak (atau Cici’) Nova, hanya dalam kurun waktu seminggu, jaringan perfilman di sana mampu memproduksi setidaknya 20 judul film dnegan genre berbeda.

Bukan hanya dukungan pemerintah atau kekuatan modal berperan, tapi lebih pada kesadaran menjadikan film sebagai potensi penggalian ekonomi yang akan memperkuat fondasi sebuah negara. Bayangkan jika film-film tersebut sudah mempunyai distribusi pemasaran yang jelas, Berapa nilai bisnis yang dihasilkan secara kolektifnya?

Mari kita kerucutkan, kembali ke Indonesia. Mari kita berandai-andai, katakanlah ada “pencuek-bebekan” pada level nasional, di mana film kita selama pandemi jadi mati suri. Apalagi jika distribusinya hanya di bioskop. Kalau saja daerah-daerah greget mendukung sineas lokalnya berproduksi, dengan cara yang berdamai dengan situasi kondisi waktu itu, mungkin perfilman Indonesia di ‘pesisiran’, masih bisa menopang perputaran uang. Setidaknya di daerah sendiri lah.

Merujuk ke tahun 2011, Provinsi Sumatera Selatan memproduksi film Pengejar Angin. Budgetnya, kalau tidak salah di atas Rp 10 miliar. Seperti yang dikatakan X-Jo, yang kala itu berperan sebagai asisten sutradara merangkap visual effect, Gubernur Alex Noerdin, sangat mensupport pembuatan film yang mengangkat sosio-kultural rakyatnya. Kalau kemudian film ini sukses ‘dipandang’ di Festival Film Indonesia & Festival Film Bandung, tentu merupakan buah dari totalitas sinergi antara kru produksi dan pemerintahnya.

Provinsi Kalimantan Selatan, juga seperti ingin melecut diri, dengan membuat film kolosal sejarah Pangeran Antasari (2018). Kabarnya, film ini hanya memiliki dana produksi Rp 2 miliar. Memajang bintang kelas nasional seperti Eggy Fedly dan Hemalia Putri, film ini masih diperkuat dengan keikutsertaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin, yang muncul sebagai cameo dengan akting cukup menggelitik.

Ke provinsi sebelah, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, sebenarnya juga pernah punya geliat yang harus dihargai. Yaitu film yang juga didukung Pemkot Palangka Raya; Danum Baputi (2015). Tak terlalu sukses di bioskop, tapi harus dihargai sebagai apresiasi pemerintah setempatnya pada dunia perfilman. Dibuktikan lagi dengan penetapan agenda Festival Film Pendek secara rutin oleh Walikota Palangka Raya.

Di kabupaten-kabupaten? Jika hitungannya adalah film panjang, mungkin baru Kabupaten Barito Timur yang berani memproduksi. Itupun dengan anggaran yang diberikan Pemkab Bartim hanya Rp 90 juta, dari pagu semula yang diajukan sebesar Rp300 juta. Walhasil, Siung Mangkuwungan (2016) adalah film legenda pertama di Daerah Anak Sungai (DAS) Barito, yang dihasilkan dengan semangat gotong royong dan puasa bersama.

Pada agenda selanjutnya, produksi film-film pendek di Barito Timur tetap saja bergulir. Namun semua diproduksi independen tanpa dukungan siapapun, meski membawa misi serta beban nama mengharumkan daerah. Hingga menjelang Covid 19 datang meluluhlantakkan perekonomian, para pegiat film daerah mulai merasakan lelah.

“Kami menunggu perubahan,di mana nanti kreatifitas film maker di daerah mendapat dukungan. Khususnya dukungan anggaran. Tentunya, anggarannya pun yang manusiawi lah,” ucap Roby, pegiat perfilman Bartim yang kini hijrah mengikuti job-job di Jakarta, yang lebih bisa “memberi makan”.***

Baca Juga