Sumut Perlu Siapkan Kebijakan Antisipatif Terkait Penerapan Status New Normal

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Gusmiyadi
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Gusmiyadi

Sumut, Akuratnews.com - Terkait status "new normal" yang akan diterapkan di 15 daerah provinsi Sumatra Utara (Sumut) harus diimbangi dengan berbagai upaya antisipasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selaku mitra struktural dari Kabupaten/Kota.

"Ini penting, karena kalau boleh jujur kita semua pasti absurd dalam memahami konsep new normal yang disebut-sebut oleh pemerintah ini", tegasnya Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Gusmiyadi kepada Akuratnews.com, Selasa (2/06/2020)

Politisi partai Gerindra Provinsi Sumut itu menampik penerapan status new normal di Sumut terkesan seakan negara justru membiarkan rakyat berjuang sendiri ditengah Pandemi Covid-19.

"Jangan sampai nanti terkesan, negara ini membiarkan rakyatnya bertarung begitu saja menghadapi wabah", jelas anggota dewan yang akrab disapa Goben itu.

Menurutnya, Gubernur bersama kepala daerah, wajib merumuskan sejumlah strategi antisipatif atas konsekwensi dari penerapan kebijakan baru tersebut.

"Bisa dibayangkan, semua ini akan berimbas pada upaya mempersiapkan fasilitas publik dan pengawasan yang mendukung kebijakan itu," ungkapnya.

Pemprov juga harus segera menyampaikan pencapaian kinerja dan rencana-rencana yang akan dilakukan, "Kita ingin mendengar melalui versi pemerintah, sejauh mana progress pembagian sembako beberapa waktu yang lalu," jelasnya.

"Bagaimana fasilitas bagi pasukan garda depan seperti tenaga medis. Selanjutnya bagaimana rencana kedepan? Ini penting karena saat ini rakyat mulai bertanya-tanya tentang semua tahapan-tahapan itu dari pemerintah termasuk Pemprov," paparnya.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumut itu juga menyoal terkait distribusi bantuan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumut pada akhirnya kurang maksimal.

"Sejauh ini kami mengamati dan turun langsung bersama masyarakat. Kami masih melihat kekurangan disana sini. Kami juga menemukan betapa alokasi bantuan yang diserahkan kepada daerah, pada akhirnya mengalami banyak distorsi," paparnya.

"Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang meskipun status penanganan mungkin akan segera berubah polanya", ujar anggota Dewan yang sampai sekarang terus menerus turun ke masyarakat ini.

Gusmiyadi menilai langkah pemerintah kedepan akan menjadi pertaruhan bagi kita semua rakyat Indonesia, "New normal ini, jika tidak diseriusi oleh pemerintah dalam pemenuhan berbagai fasilitas yang mendukung penerapannya, maka ini sekali lagi hanya akan menjadi medan pertempuran bagi rakyat menghadapi pandemi," tegasnya.

"Pemerintah harus tetap memperlihatkan kehadirannya dengan cara pemenuhan seluruh sarana dan personil pendukung agar rakyat dapat menjalankan aktivitas ditengah kenormalan baru yang absurd ini" tutupnya.

Penulis: Yohanes Marto

Baca Juga