Peringatan dari Said Didu

Tahapan Indonesia Masuk Jebakan Utang China

Tahapan Jebakan "bantuan" China yang diungkap Said Didu. (Foto: twitter).

Jakarta, Akuratnews.com - Kekhawatiran besar Indonesia terjebak utang China sebetulnya sudah marak diingatkan pada kepemimpinan Jokowi periode pertama. Sebagaimana nasib negara-negara yang terjebak utang China, Indonesia juga berada dalam tahapan jebakan tersebut.

Seperti yang ditulis oleh Jeffrey Hutton pada Mei 2018, Hutton mengatakan, untuk memenangkan suara, pemimpin Indonesia membutuhkan uang China untuk membangun kereta api dan pelabuhan. Sayangnya, menurut Hutton, Indonesia perlu menerima pekerja-pekerja China, disinilah kontradiksinya, menurut Hutton akibat menerima pekerja China, maka pemimpin Indonesia bisa kehilangan suara.

"Untuk memenangkan suara, pemimpin Indonesia membutuhkan uang Cina untuk membangun kereta api dan pelabuhan. Untuk membangun kereta api dan pelabuhan itu, dia perlu menerima pekerja Cina yang bisa bikin dia kehilangan suara," tulis Jeffrey Hutton di SCMP, Mei 2018 lalu sebagaimana dilansir Tirto.id.

Pemimpin yang dimaksud Hutton adalah Presiden Joko Widodo. Kesimpulan analisis yang dipacak Hutton sebagai lead tulisannya bisa jadi dilema paling tepat dalam menggambarkan situasi Jokowi saat ini.

Sejak terpilih jadi presiden ketujuh Indonesia, 2014 silam, Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur, dengan menggandeng beberapa negara asing sebagai investor. Salah satunya Cina.

Kini, menjelang periode kedua, kebijakan Jokowi membuka kran investasi bagi negara asing terus dicermati publik. Pasalnya meski belum mendominasi, investasi Cina di Indonesia mengalami tren meningkat. Utang dari swasta Cina bahkan meningkat pesat.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment dari Tiongkok ke Indonesia tercatat 1.734 proyek senilai 2.665 miliar dolar AS. Angka ini meningkat dari 1.052 pada 2015, masa setahun setelah Presiden Jokowi menjabat. Nilainya 628,34 juta dolar AS pada tahun itu.

Beberapa proyek kerja sama itu di antaranya Kerjsama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT, Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN, dan MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Selama empat tahun terakhir, angka PMA di Indonesia dari Cina memang mengalir deras. Pada 2017, angka realisasinya menjadi 1.977 proyek senilai 3.361,70 juta dolar AS, dan bahkan sudah mencapai angka 1.202 proyek selama Januari-Juni 2018.

Mei tahun 2017, saat berkunjung ke Beijing, Jokowi bahkan tak sungkan-sungkan meminta secara langsung ke Presiden Cina Xi Jinping untuk berinvestasi di Indonesia.

“Saya ingin mengundang secara khusus pemerintah Presiden Xi untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tiga mega proyek," kata Jokowi di pertemuan itu sebagaimana dilansir Antara.

Mega proyek pertama yang ditawarkan oleh Jokowi ialah proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Mega proyek kedua adalah investasi di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo dengan pembangunan akses jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan serta bandara. Mega proyek ketiga ialah peluang kerja sama investasi proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Utara.

Peningkatan Utang

Utang pemerintah Indonesia dari Cina pada 2016 diketahui mencapai 1,035 miliar dolar AS. Sementara, ada sekitar 13,815 miliar dolar AS utang swasta Indonesia yang dialirkan dari Cina. Jika melihat data dari 2010, nilai utang pemerintah dari Cina memang menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Pada 2014, utang swasta Indonesia dari Tiongkok mencapai 6,883 miliar dolar AS. Pada tahun lalu utang swasta Indonesia dari Tiongkok telah mencapai 13,816 miliar dolar AS atau meningkat hampir dua kali lipat selama dua tahun terakhir.

Selain angka investasinya yang terus meningkat, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditandatangani Presiden Jokowi Maret lalu juga dipermasalahkan karena dianggap memberikan kelonggaran para pekerja asing untuk merebut pasar kerja lokal.

Cina memang dikenal  satu sebagai salah satu penyumbang TKA terbesar di Indonesia. Disusul Jepang dan Korea Selatan. Pada 2007, 13,07 persen atau 4.301 TKA berasal dari Cina.

Jumlahnya meningkat menjadi 24.804 orang atau setara 28,85 persen dari total TKA pada 2017. Peningkatan ini tak lepas dari jumlah investasi dan proyek asal Cina di Indonesia.

5 Tahapan Utang China

Cemas dengan cengkeraman dan bahaya yang mengintai di balik investasi Cina, Profesor Said Didu, mengungkap 5 tahapan jebakan yang mengiringi proses kerja sama dengan Cina.

"Tahapan jebakan "bantuan" (utang) dari China :

1. Ajukan proposal murah utk singkirkan pesaing

2. Buat detil proyek - biaya naik

3. Minta jaminan pemerintah (pembiayaan dan kontrak jangka panjang)

4. Jika tdk bisa, China Minta saham mayoritas dan turn key project

5. China jadi pemilik,

Demikian Cuitan mantan Staf Ahli Menteri Negara BUMN dan Staf Ahli Menteri ESDM di akun twitter Muhammad Said Didu@msaid_didu.

Diketahui, selama beberapa tahun terakhir, Cina memang fokus menyebar modal ke negara-negara "menguntungkan" buat mereka. Salah satu tujuan negara adidaya ini adalah fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama Jalur Sutera abad ke-21 yang dikenal dengan nama One Belt One Road (OBOR). Visi itu disebur-sebut dekat dengan "Poros Maritim Dunia"-nya Jokowi.

Sebelumnya, politisi Gerindra, Andre Rosiade mengkritik soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang dikabarkan menggunakan dana dari China. Sementara ekonomi Indonesia masih berantakan, terutama merosotnya dana BPJS yang juga diwacanakan lagi-lagi menggunakan perusahaan China untuk mengatasinya.

Menurut Andre, BPJS Kesehatan diambang kemelaratan, dan dengan gampang pemerintah tengah melirik kerja sama dengan perusahaan asal China untuk mengatasinya.

"Duhh Pak Jokowi. Bagaimana kami mau dukung Bapak mengenai ibukota baru. Urusan BPJS kesehatan saja, pemerintah terindikasi menyerah dan mau minta tolong sama Tiongkok," ucap Andre lewat akun Twitternya, seperti dikutip situs nasional, Sabtu (24/8/2019).

Dia khawatir, di tengah ekonomi yang tidak stabil saat ini, nantinya pemindahan ibukota juga akan minta bantuan dana ke China. "Takutnya gara-gara ibukota baru, malah menyebabkan Indonesia masuk perangkap utang Tiongkok," tandas Andre.*

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Baca Juga