Tak Mudah Bawa Dugaan Pelanggaran HAM di Demo Mahasiswa ke Mahkamah Internasional

Jakarta, Akuratnews.com -  Sebuah pertanyaan mengemuka belakangan ini, apakah ada pelanggaran HAM dalam aksi demonstarasi mahasiswa yang dapat diajukan di Mahkamah Internasional?

Dalam konteks nasional, demonstrasi adalah salah satu konsekuensi warga negara dalam memilih bentuk negara yang demokrasi.

Dan demonstrasi adalah sebuah bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin Undang-undang (UU).

"Menyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan dalam demonstrasi sebagai sebuah kebebasan. Demonstrasi adalah hak berdaulat yang istimewa dan konstitusional dijamin UUD 1945 pasal 28 yang memberikan jaminan tentang kebebasan menyampaikan pendapat," ujar pakar hukum internasional, Ogiandhafiz Juanda saat berbicara dalam diskusi bertajuk 'Aksi Mahasiswa dan HAM' di Jakarta, Jumat (25/10)

Dikatakannya, dunia internasional menjamin hak sipil dan politik sejauh penyampaiannya tak menimbulkan anarkis. Namun jika sudah mengandung hal anarkis, maka hal itu baru tidak dapat dibenarkan.

"Sehingga dalam pelaksanaan demonstrasi tetap harus ada dalam koridor batasan-batasan. Bagaimana kewenangan aparat penegak hukum untuk menanggapi aksi demonstrasi tentu merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI (Perkapolri) Nomor 7 Tahun 2012, dimana tercantum di dalamnya, dalam rangka menangani demonstrasi tidak boleh melanggar HAM," paparnya.

Selain itu, baik peserta demonstrasi dan polisi juga tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan seperti pemukulan dan pengeroyokan.

Menurutnya, aksi demonstrasi harus dilakukan secara benar dan adil. Jika terbukti melakukan pelanggaran dengan aksi kekerasan tentu harus di proses secara hukum.

Sedangkan dalam konteks hukum internasional, penentuan ada tidaknya pelanggaran HAM, tentu tidak semudah yang dibayangkan.

Dugaan kekerasan yang dilakukan aparat butuh suatu analisa dan penelitian yang panjang jika ingin disebut sebagai sebuah pelanggaran HAM.

"Sangat sulit sekali kalau kita ingin kasus penyerangan aparat bisa dibawa ke Mahkamah Internasional," katanya.

Di kesempatan yang sama, pakar hukum Abdul Fickar Hadjar mengatakan, beberapa oknum kepolisian yang diperiksa terkait pelanggaran dalam aksi demonstrasi mahasiswa itu harus diteruskan ke peradilan umum.

"Demonstrasi bukan pelaku kejahatan, karena demonstrasi dijamin Undang-undang dan tidak melanggar HAM. Tiga bulan demonstrasi di Hongkong tidak terjadi hal-hal anarkis yang menonjol. Itu artinya ada kedewasaan dengan menyeimbangkan dua kepentingan," terangnya.

"Polisi jangan menempatkan demonstran sebagai pelaku kejahatan," imbuhnya.

Praktisi hukum, Razman Nasution yang juga menjadi pembicara menambahkan, tidak semua persoalan harus dibawa ke dunia internasional karena akan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga hukum.

"Demonstrasi sebaiknya dilakukan dengan cara-cara dialogis yang baik.Tidak berarti polisi benar, maka dari itu Kapolda Kendari yang dicopot. Demonstrasi harus dilakukan dengan baik dan polisi juga lakukan protap yang benar," kata Razman.

Menurutnya, cara-cara seperti itu lebih mencerminkan mahasiswa sebagai kalangan berpendidikan yang mengembang amanah sebagai agent of change.

Penulis: Rianz
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga