Tanggapan Dinas Perkim CKTR Sidoarjo Soal Pekerja Proyek Tak Pakai APD

Tampak, pekerja proyek rehab di SDN Kupang, Jabon tidak menggunakan APD, padahal terpasang spanduk bergambar dan bertuliskan "Alat Pelindung Diri (APD) Wajib Digunakan di Area Ini". (Foto: dok. Akuratnews.com)

Sidoarjo, Akuratnews.com - Akhirnya, pihak Dinas Perumahan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim-CKTR) Sidoarjo menanggapi temuan soal seorang pekerja proyek rehab di SDN Kupang, Jabon, Sidoarjo yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana dirilis Akuratnews.com, Senin (7/10/2019) lalu.

Dinas Perumahan dan Pemukiman menerangkan, hal itu bukan kewenangannya, melainkan menjadi tanggung jawab pelaksana proyek, CV Mutiara Eka Perkasa. Pasalnya, rekanan telah menandatangani kontrak untuk melaksanakan kegiatan konstruksi tersebut.

"Karena, rekanan sudah teken kontrak mengerjakan proyek itu, bila di lokasi ditemukan kejanggalan, tentu jadi tanggung jawab rekanan," cetus Kepala Bidang (Kabid) Tata Bangunan Dinas Perkim-CKTR Sidoarjo yang juga selaku PPK proyek rehab sekolah, Yanuar Santosa pada Akuratnews.com di pelataran parkir Kantornya, Rabu (9/10/2019).

Sebelumnya Akuratnews.com telah menayangkan berita terkait APD itu. Kemudian, ditanggapi salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berdomisili di Jawa Timur.

Padahal, terpasang spanduk bergambar empat alat pengaman dan tulisan bernada mengingatkan, "Alat Pelindung Diri (APD) Wajib Digunakan di Area Ini". Namun ironisnya, sempat dipergoki seorang pekerja tidak mengenakan APD itu.

Hal tersebut dijumpai Akuratnews.com saat mendatangi pelaksanaan kegiatan konstruksi, yakni proyek rehab SDN Kupang senilai Rp500-an juta, berlokasi di Desa Kupang, Jabon, Sidoarjo, Rabu (2/10/2019) lalu.

Pantauan di lokasi, seorang pekerja tampak tidak menggunakan APD sesuai gambar dan tulisan yang tertera di spanduk yang bertujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan kerja (K3), berupa kacamata khusus (spectacles), helm pengaman (safety helmet), sepatu karet atau boot (safety shoes) dan rompi (vests).

Bahkan, pekerja itu terlihat mengenakan semacam kain di kepala, tanpa kacamata khusus dan rompi di tubuhnya, serta kakinya cuma beralaskan sandal jepit.

Menanggapi temuan adanya pekerja proyek yang tidak menggunakan APD tersebut, Ketua DPD LSM Gerah Jawa Timur, Jim Darwin pada Akuratnews.com, Senin (7/9/2019), menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan sikap pelaksana proyek itu yang ditengarai tidak menjalankan tugas berdasarkan aturan berlaku. Terlebih, di lokasi sudah terpasang spanduk berisi peringatan wajib menggunakan APD.

"Sikap pelaksana proyek itu diduga tidak menaati UU No. 1/1970, pasal 35 UU No. 13/2003, PP No. 50/2012 dan Permen PU No. 05/2014. Bila terbukti melanggar, yang bersangkutan bakal dikenakan pidana kurungan 1 sampai 15 tahun dan denda Rp100 ribu hingga Rp500 juta," jelasnya.(*)

Baca Juga