Opini

Tapera, Jerat Baru Pemerintah Bebani Rakyat

Akuratnews.com - Ramai diperbicangkan warganet soal perlakuan pemerintah yang dianggap semena-mena. Rata-rata netizen mengungkapkan rasa kesal dan kecewanya atas kebijakan pemerintah di tengah wabah. Setidaknya ada sekitar 13 ribu tweet dengan tagar #RezimLaknat dan masih ada beberapa trending lainnya di Twitter pada Senin, 8/06/2020.

Wajar sekali jika masyarakat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang selalu membuat rakyat sulit. Beban hidup rakyat sudahlah berat, malah makin bertambah berat. Bagaimana tidak, menjelang akhir Mei lalu tepatnya 20 Mei 2020, penguasa nomor wahid negeri ini secara sah meneken PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Setelah Peraturan Pemerintah tersebut sah diteken oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, maka gaji karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) otomatis terkena tambahan potongan baru.

Dengan adanya aturan tersebut, tugas menghimpun dana akan diserahkan bertahap selama 7 tahun kepada Tapera untuk segera dilakukan pengadaan perumahan rakyat dengan mengumpulkan tabungan wajib berprinsip gotong royong dari segmen pekerja.

Dana Tapera ini termasuk yang paling sedikit memberi manfaat pada pekerja karena panjangnya jangka waktu iuran dan tidak ada kemudahan bagi peserta untuk melakukan klaim pengambilan dana.

Artinya, ketetapan PP Tapera ini makin menegaskan kepada kita, bahwa pemerintah hanya ingin mengeruk sebanyak mungkin dana dari masyarakat tanpa memperhatikan kondisi rakyat yang sedang kesulitan akibat wabah. Padahal sebelumnya pemerintah baru saja menaikkan tarif BPJS, tagihan TDL yang dibuat naik 4 kali lipat, di saat banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian.  Tapera juga merupakan jerat baru pemerintah bebani rakyat.

Pemerintah seperti tidak punya hati untuk merasakan penderitaan rakyat. Seharusnya tugas utama mereka mengurusi rakyat, tapi pemerintah kini buta mata dan tuli telinga. Tak bisa melihat kesusahan rakyat, tak mendengar jeritan rakyat, malah makin menghimpit rakyat dengan rentetan iuran dan tagihan.

Sudah seharusnya pemerintah punya hati, memiliki empati dan kepekaan tinggi kepada rakyat. Sudah sewajarnya pemerintah membuat kebijakan yang mementingkan kesejahteraan rakyat, memprioritaskan kestabilan kondisi terlebih dahulu.

Namun di tengah wabah, di tengah sulitnya mencari sesuap nasi dan cicilan utang yang makin menggunung, entah bagaimana lagi harus merangkai kata agar pemerintah mau mengerti bahwa menjalankan negara dengan kebijakan yang memeras rakyat adalah kedzaliman yang besar di hadapan Allah SWT.

*Penulis adalah: Anggota Tim Komunitas Muslimah Menulis Depok

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Juga