Wacana Program Jokowi Periode 2

Tax Amnesty Jilid II? Benar-benar Konyol, Kata Rizal Ramli

Ekonom Rizal Ramli di rumah perjuangan rakyat. (Foto Atta Ahyar/Akurtnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Pemerintahan Jokowi pernah menggelar program Tax Amnesty pada periode sebelumnya. Program tersebut dianggap gagal lantaran tak mencapai target.

Gagal di periode pertama tak membuat pemerintahan Jokowi kapok, program ini kembali diwacanakan di Kabinet periode dua ini. Alhasil wacana tax amnesty periode dua pun menuai kritikan keras dari ekonom Rizal Ramli.

Tak tanggung-tanggung, Rizal Ramli menyebut ide tersebut sebagai ide konyol. Menurutnya jika tax amnesty berhasil maka tax basenya seharusnya membesar. Namun yang terjadi justru sebaliknya, tax basenya malah merosot.

"ini benar-benar konyol. Harusnya dengan tax amnesty, tax basenya semakin besar, membayar pajak makin besar dan sebagainya, kenyataannya merosot," kata Rizal, lansir situs nasional, Senin (12/8/2019).

Berdasarkan data yang dipaparkan Rizal, tax ratio sejak pemerintah Jokowi dari 2014 hingga 2018 mengalami penurunan. Dimana pada 2014 sebesar 9.32 persen menjadi 8,85 persen di 2018.

Sedangkan tax ratio dari pajak ditambah dari Beacukai juga mengalami penurunan dari 10,85 persen pada 2014 menjadi 10,24 persen di 2018. Pada tax ratio dari pajak ditambah dengan Beacukai dan royalti sumberdaya alam (SDA) Migas dan tambang sebesar 13,13 persen di 2014 menjadi 11,45 persen di 2018.

Dengan demikian, Rizal mempertanyakan program tax amnesty yang diselenggarakan Pemerintah Jokowi malah semakin memburuk. Seharusnya dengan adanya tax amnesty, penerima pajak meningkat, tapi itu tidak terjadi.

"Kok malah ada tax amnesty makin merosot, harusnya dengan tax amnesty yang begitu hebohnya kampanyenya, kok hasilnya kayak gini?," terang dia.

Kegagalan tersebut menurut Rizal merupakan kegagalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di periode pertama Presiden Jokowi.

"Waktu kami jadi Menko tahun 2000, tax ratio kita 12,5 persen. Hari ini lebih rendah, ini menunjukan kegagalan utama dari Menteri Keuangan terbalik, kalau terbaik itu menurut asing, tapi buat rakyat dan ekonomi Indonesia malah terbalik," tegasnya.
Padahal kata Rizal, tugas utama Menteri Keuangan ialah meningkatkan tax ratio agar tidak bergantung pada utang. *

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga