TB Hasanuddin Didukung Kombatan untuk Gantikan Moeldoko

Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin
Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin

AKURATNEWS - Ormas Nasionalis Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara) mendukung penuh Politikus senior PDI Perjuangan TB Hasanuddin jika dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan untuk menggantikan Moeldoko.

"Sebagai relawan militan Presiden Jokowi saat Pilpres, kami akan mendukung penuh, kika kader senior PDI Perjuangan TB Hasanuddin dipercaya menggantikan Moeldoko," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan, Budi Mulyawan didampingi Dewan Pengawas DPN Kombatan, Kusfiardi, SE, MSi di Jakarta, Jumat, 23 April 2021.

Budi mengatakan, kapasitas kenegarawanan TB Hasanuddin sangat mumpuni menggantikan Moeldoko. Kader internal partai ini bukan hanya senior dan berpengalaman sebagai legislator di DPR RI.

Baca Juga: DPN Kombatan: Tunda Reshuffle, 12 Menteri Dua Periode Harus Dievaluasi

Yang lebih krusial, lanjut Budi, figur TB sebagai jenderal purnawirawan TNI bintang dua sebagai kader partai yang punya komitmen moral menjaga visi misi Presiden dan suksesi 2024 berjalan aman dan damai.

"Tegak lurus dengan visi misi Presiden dan suksesi 2024 itu prioritas utama bagi pembantu Presiden. Jika KSP dijabat kader internal partai, dipastikan manuver-manuver politik seperti Moeldoko tidak terjadi," kata Budi, panggilan akrab dipanggil Cepi, yang juga pelaku sejarah "Tragedi Kudatuli" 1996, cikal bakal Reformasi '98.

DPN Kombatan, menurut Budi, mencermati akhir-akhir ini terus bermunculan sikap-sikap politik pembantu presiden yang bermuara bahaya besar bukan hanya bagi Pemerintahan Jokowi, tapi juga PDI Perjuangan sebagai partai penguasa.

Baca Juga: Pemuda LIRA: Ichsanuddin Noorsy Sosok Pas Gantikan Nadiem

Bukti selain kasus Moeldoko, ada lagi Mendikbud Nadiem Makarim menghapus Pancasila di PP No 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan menghilangkan Kiai pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dalam mata palajaran sejarah. Termasuk pula, Menhankam Prabowo membentuk pasukan Detasemen Pengawalan Khusus (Denwalsus).

"Apa pun alasan pembenarannya, kasus seperti Moeldoko sudah membuat Istana dan PDI Perjuangan cacat di mata publik. Ini sangat beresiko terhadap elektabilitas partai di Pemilu 2024," imbuh Budi.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Restu Fadilah

Baca Juga