Teatrikal Pocong Minta Kapolri Proses Laporan Dugaan Investasi Bodong Indosurya

Jakarta, Akuratnews.com - Aksi teatrikal sejumlah pocong mewakili ribuan korban dugaan investasi bodong Koperasi Indosurya digelar LQ Indonesia Lawfirm di Patung Kuda, Jl MH Thamrin, Jakarta, Senin (15/2).

Semula aksi dilaksanakan di Taman Pandang depan Istana Negara, namun aparat kepolisian tidak mengizinkan di lokasi yang steril itu, sehingga aksi dipindahkan di samping patung Kuda, berjalan tertib mentaati prokes Covid-19.

Pocong-pocong yang bermasker ini meneriakan "kembalikan uangku...kembalikan uang hak ku,"

Para Lawyer Firma Hukum LQ Indonesia Lawfirm dipimpin Alvin Lim SH, MSc, CFP, beserta aktivis dari LSM Konsumen Cerdas Hukum berkumpul memberikan kritik dan masukan yang membangun untuk Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Kepala Bagian Media LQ Indonesia, Lawfirm Sugi mengatakan bahwa dirinya berinistiatif membuat video dan memberitakan video pocong ini dengan tujuan membela hak masyarakat yang tertindas.

Pocong adalah simbol dari orang yang mati secara keuangan dan mental karena menjadi korban Investasi bodong khususnya Koperasi Indosurya.

"Sudah ada korban investasi bodong Koperasi Indosurya yang meninggal, sakit parah tidak ada biaya dan bahkan meninggal secara keuangan di masa pandemi Covid-19 ini," ujar Alvin.

Adi Priyono, pelapor dalam kasus Indosurya lebih lanjut mengatakan bahwa dirinya selaku pelapor sangat terheran-heran karena setelah kasus Indosurya disorot media, tidak lama kemudian dirinya mendapat SP2HP dari Mabes yang intinya mengatakan bahwa sudah ada dua tersangka bernama Suwito Ayub dan June Indria.

"Padahal terlapor yang kami laporkan adalah Henry Surya selaku pemilik dan pendiri Koperasi Indosurya, bukan June Indria dan Suwito Ayub. Ini aneh ada dua kejanggalan di sini, kejanggalan pertama adalah hukum acara sesuai KUHAP dan perkap No 14 tentang Administrasi Penyidikan tidak dilaksanakan, di mana semestinya untuk menetapkan tersangka, ya harus melalui proses lidik dan sidik, dalam proses lidik dilakukan berita acara klarifikasi dan dalam proses sidik dilakukan berita acara penyidikan, nah dalam laporan saya, jelas saya belum pernah diperiksa sebagai saksi dan di Berita Acara Pemeriksaan, tiba-tiba sudah ada tersangka," ucap Adi Priyono..

Alvin Lim menambahkan, tersangka semestinya disimpulkan dari keterangan saya selaku Pelapor dan keterangan korban selaku saksi yang mengetahui sesuai KUHAP.

"Kami pun belum pernah memberikan alat bukti surat seperti bilyet deposit, slip setoran dan surat perjanjian Indosurya sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP," kata Alvin lagi.

Tersangka itu ditetapkan ketika sudah ada dua alat bukti yang cukup sebagaimana disebut di 184 KUHAP.

"Lalu jika oknum penyidik tidak ikuti aturan KUH Acara Pidana, Oknum penyidik memproses LP kami mengunakan hukum acara mana??
Kejanggalan kedua adalah tiba-tiba ada dua tersangka yang mana tidak pernah disebut dan dilaporkan oleh saya selaku pelapor," kata Adi Priyono yang juga Wakil Ketua LQ Indonesia cabang Tangerang.

Menurut Alvin, diduga kedua tersangka hanyalah 'bemper' dan bukan otak Intelektual dalam kasus raibnya dana Rp14 triliun itu.

Alvin Lim juga menagih janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang di Fit and proper tes DPR, bahwa hukum tidak lagi tumpul ke atas.

"Saya ambil contoh dalam kasus narkoba, satu otak gembong narkoba ada 20 pengedar. Apabila yang ditangkap polisi hanya para pengendar/kaki tangannya, maka kejahatan narkoba tidak akan pernah selesai. Sama halnya dalam kasus investasi bodong, yang diadukan kami selaku kuasa hukum pelapor adalah Henry Surya selaku pemilik dan pendiri Koperasi Indosurya, namun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam aduan kami adalah Juni Indria dan Suwito Ayub yang kami duga hanya kaki tangan si Otak Kejahatan atau 'bemper'," tutur Alvin.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga