Temukan Bukti Baru, Pengacara Richard Ajukan PK

Kuasa Hukum Christoforus Richard alias Christoforus Richard Massa, Charles Sijabat Lawyer Ihja & Ihja Law Firm Bali. (Foto : Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com – Menemukan bukti baru atas kasus yang telah menjerat kliennya, Ihza & Ihza Law Firm mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kliennya Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata Christoforus Richard alias Christoforus Richard Massa, ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya, pengadilan telah memutuskan tanah itu adalah milik Richard, dan sertifikad yang dimiliki oleh TBM (pihak yang mengkalim sebagai pembeli) dibatalkan oleh BPN Bandung dan atas putusan pengadilan, pemiliknya adalah Richard dan BPN Bandung menerbitkan sertifikat atas nama Richard.

“Mengapa Richard sebagai pemilik tanah yang sah dipidana hanya karena surat yang konon katanya dibuat palsu oleh Richard, yang sebenarnya pemilik yang sah menguasai. Pertanyaannya dari siapa dia beli dan siapa mafia tanahnya di sini. Kenapa klien kami yang dikorbankan. Oleh karena itu kami mengajukan PK yang sudah masuk pada tanggal 10 Juli 2019 berdasarkan nopum baru atau bukti baru. Termasuk juga terkait surat dari Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa Richard sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata,tidak ada orang lain,” terang Kuasa Hukum Christoforus Richard alias Christoforus Richard Massa, Charles Sijabat Lawyer Ihja & Ihja Law Firm Bali, di Kantor Pusatnya di Jakarta, (31/7)

“Jadi kalau ada perubahan akte atas nama PT Ragawisata kita tidak tahu siapa. Karena Pak Richard sendiri tidak pernah melepaskan haknya, sahamnya di PT itu, sampai detik ini dan itu juga menjadi Nopum,” tambahnya.

Menjawan Nopum yang menjadi dasar pengajuan PK, Charles menjelaskan ada lima Nopum yang dimiliki. Pertama, adalah Putusan Kasasi Perdata 3351 yang menyatakan Richard pemilik tanah tersebut. Kedua, Laboratorium Forensik yang menyatakan, bahwa tandatangan yang ada dalam suarat menyurat tidak identik tanda tangan Richard.

“Ketiga, Surat pernyataan dari salah satu penryantaan di depan notaris yang menyatakan tidak pernah ada surat asli pada pemalsuan itu, yang ada hanya foto copy saja. Keempat, Surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan tidak pernah ada perubahan jajaran direksi pada PT Nusantara Rawawisata dan penjaual belian atau peralihan saham, semuanya masih atas nama Pak Richard. Dan kelima, Foto copy terkait dari surat pernyataan para saksi,” terangnya.

“Dokumen sudah disiapkan dan sudah disampaikan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan sedang dalam proses untuk diserahkan ke Mahkamah Agung,” kata Prof. Yusril Ihza Mahendra, menaggapi.

Prof. Yusril, menambahkan dalam system pengadilan di Indonesia, fotocopy tidak bisa diterima sebagai alat bukti. Jadi alat bukti yang bisa menghukum pak Richard itu fotocopy, dan tidak pernah disita. Tetapi ketika ngotot dipersidangan, kemudian hakim memerintahkan untuk membawa aslinya ternyata tidak sama dengan fotocopy.

“Materainya berbeda dengan yang katanya asli dan sebagainya. Sampai hari inipun kami menganggap aslinya surat itu ada dimana ?. Pembeli mengkliam bahwa dia mengalami kerugian sebesar Rp.35 Milyar. Klien kami menyampaikan kalau memang ada kerugian Rp.35 milyar dan dana itu masuk ke PT Nusantara Ragawisata atau ke rekening pribadi klien kami dan ada buktinya, klien kami akan kembalikan.Tolong bawa saja, kalau memang dia beli dari pak Richard. Kita tidak mencari masalah kita ingin menyelesaikan,” pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga