Terbatas Anggaran, PSU di Kabupaten Boven Digoel Belum Terlaksana

Suasana Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS 060 Rawamangun / Foto: Akuratnews.com
Suasana Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS 060 Rawamangun / Foto: Akuratnews.com

AKURATNEWS - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Boven Digoel Helda Richarda Ambay menyebut, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama daerah tersebut belum dapat melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU).

Persiapan pun belum dapat dilaksanakan merkipun Mahkamah Konstitusi telah merekomendasikan PSU didaerah tersebut.

Dikutip dari infopublik.id, Ketua KPUD Boven Digoel Helda Richarda Ambay, Kamis 15 Maret 2021 lalu saat ditemui usai Rapat Pembahasan LPJ Anggaran Pilkada 2020 di halaman gedung DPRD Boven Digoel menjelaskan, untuk menindaklanjuti keputusan MK nomor 132 tahun 2021 tentang Pemungutan Suara Ulang, KPUD Kabupaten Boven Digoel, pihaknya telah melakukan beberapa tahapan. Antara lain pembuatan draft Anggaran dan tahapan Pelaksanaan program serta jadwal PSU.

"Untuk tahapan dan jadwal sudah disahkan KPU RI selaku KPUD Boven Digoel dan ditetapkan tanggal 07 Juli 2021 sebagai hari pelaksanaan pungut hitung," jelas Helda.

Khusus pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, sambung Helda, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan KPUD Boven Digoel. Diantaranya, persiapan, tahapan sosialisasi, pengaktifan kembali perangkat penyelenggara seperti Panitia Penyelenggara tingkat Distrik dan Kampung (PPD,PPS dan KPPS).

"Kalau kita melihat dari tahapan yang ada, untuk sementara saat ini masih dalam prosess pembahasan anggaran PSU, yang belum ada kesepakatan antara Tim Bangar DPRD dan TAPD," kata Ketua KPUD Boven Digoel.

Sementara itu, terkait dengan Laporan Peranggung jawaban (LPJ) Anggaran Pilkada 2020 yang dipertanyakan Tim Badan Anggaran (Bangar) dan TAPD Kabupaten Boven Digoel, pihaknya menyebut telah melaporkannya ke Inspektorat KPU RI dan di periksa langsung oleh BPK RI dan itu sudah dilakukan April Minggu pertama.

Sekedar diketahui, Berdasarkan mekanisme anggaran, meskipun anggaran bersumber dari APBD, akan diregister ke APBN, sehingga mekanisme pertanggung jawaban keuangan kami bersifat APBN.

"Dalam rapat hari ini Tim Bangar DPRD dan TAPD meminta LPJ diberikan juga pada mereka, sehingga menindak lanjuti itu, kami akan upayakan untuk meminta salinan LPJ kami untuk nantinya bisa diberikan pada Tim Bangar dan TAPD," tambahnya.

Menurut Helda Ambay, untuk pengajuan anggaran PSU Pilkada, KPUD Boven Digoel mengajukan Rp26 Milyar lebih. Namun hal itu bisa saja dirasionalkan Tim Bangar dan TAPD sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan keuangan daerah.

"Kami berharap proses ini segera dilakukan agar realisasi anggaran juga bisa secepatnya ditetapkan, sehingga berbagai persiapan dan tahapan jelang PSU ini bisa berjalan," pungkasnya.*

Penulis: Angger Gita

Baca Juga