Terbukti Korupsi di BPPKAD Kabupaten Gresik, M. Muchtar Divonis 4 Tahun Penjara

M Muchtar saat diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Samsul Arifin/Akuratnews.com)

Sidoarjo, Akuratnews.com - Sidang putusan kasus korupsi pemotongan jasa insentif Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik dengan terdakwa, M. Muchtar, digelar di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam amar putusannya, Hakim Ketua, Dede Suryaman dan dua Hakim Anggota, Lufsiana serta Emma Elyani memutuskan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

"Mengadili terdakwa M. Muchtar dengan hukuman penjara selama 4 tahun," ujar Hakim Ketua, Dede Suryaman dalam persidangan, Kamis (12/9/2019).

Selain penjara 4 tahun, mantan Plt Kepala badan (PPKAD) Kabupaten Gresik, Muchtar juga di denda 200 juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar 2,1 Milyar.

Hakim menjelaskan, uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach. Jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang untuk negara. "Bila tidak ada aset maka akan diganti kurungan pidana selama 6 bulan," jelas Hakim.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Pemotongan jasa insentif di BPPKAD ini merupakan kejadian berlanjut dan telah berlangsung sejak tahun 2014. Waktu itu kepala Kaban dijabat oleh Yetty Sri Suparyati dan diteruskan secara berlanjut oleh Kepala Kaban Andhy Hendro Wijaya, kemudian diteruskan oleh terdakwa.  Bahwa pemotongan itu dilakukan tidak memiliki dasar hukum, " tegas, Hakim Anggota Lufsiana saat membacakan dalil putusan.

Sebelumnya pada fakta persidangan, terungkap bahwa aliran dan pemotongan dana insentif tersebut mengalir ke sejumlah pejabat yakni, Bupati, Wakil Bupati, Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kasubag Hujum, Sekda, Kepala BKD, dan Ajudan Wabup dan Ajudan Bupati.

Sedangkan terdakwa M. Muchtar berhasil diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Gresik beserta Barang Bukti (BB) berupa uang tunai senilai Rp 537.152.339,-. (*)

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Hugeng Widodo
Photographer: Samsul Arifin

Baca Juga