Terdakwa Kasus ASABRI Hadirkan Saksi Ahli

Suasana sidang kasus dugaan Korupsi PT ASABRI di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat.

AKURATNEWS - Terdakwa Kasus dugaan Korupsi PT ASABRI yakni Dirut PT ASABRI periode 2011-2016 Adam R Damiri dan Direktur Investasi dan Keuangan PT. ASABRI periode 2012-2013, Bachtiar Effendi hadirkan saksi Ahli Dr Rocky Marbun, S.H., M.H dan H. Drs. Budi Ruseno, MM dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/21).

Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli tersebut, Adam R Damiri mempertanyakan terkait makna dari Korupsi, yang oleh Ahli Rocky Marbun dijelaskan bahwa secara etimologi dari makna kata korupsi itu adalah suatu perbuatan yang tercela dan merugikan.

"Itu yang dimaknai sebagai korupsi, jadi sebenarnya akar kata itu belum berkembang seperti hari ini, nah tapi kalau ditarik pada konteks haru ini, maka kata-kata korupsi selalu dikaitkan dengan perbuatan penyelenggara negara terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dia miliki sehingga memunculkan kerugian bagi negara, itu makna hari ini," jelas ahli.

Namun jika ditanya apakah masuk ranah hukum mana, menurut Rocky Marbun, korupsi itu sebenarnya rana Multidisipliner.

"Artinya kajian terhadap korupsi tidak bisa secara dogmatik undang-undang, jadi harus ada pendekatan lain, karena kan tidak semua orang mengerti perbuatannya korupsi atau tidak, kalau saya itu ya," terangnya.

"Tapi kalau yang muncul hari ini, ranah hukum dari korupsi adalah hukum pidana secara dogmatik, dogmatik itu adalah yuridis, secara yuridis hukum pidana, begitu kira-kira," sambungnya.

Sementara, saat diberi kesempatan bertanya, terdakwa Bachtiar Effendi mempertanyakan terkait dirinya yang disebut melakukan pelanggaran SOP Perusahaan.

"Apakah ini merupakan suatu tindak pidana?," tanya Bachtiar Effendi.

Menjawab pertanyaan tersebut, Rocky Marbun memaparkan bahwa SOP atau aturan internal itu yang berhak menilai adalah organ tertinggi dari internal itu sendiri.

Dimana menurut Dosen Universitas Pancasila ini, ranah hukum lain tidak bisa menilai, kecuali organ tertinggi kemudian membuat laporan atau aduan, itu dua hal yang berbeda.

"Jadi kalo ditanya apakah melanggar atau tidak iya melanggar tapi secara internal," ujarnya.

Kemudian, jika hal tersebut disebut sebagai tindakan pidana, kembali dikatakan bahwa hal tersebut terjadi jika ada laporan dari organ tertinggi.

"Itu menjadi tindak pidana kalo organ tertinggi membuatkan laporan, melakukan aduan, baru bisa menjadi tindak pidana, tapi kalo tidak, ya tidak bisa disebut sebagai tindak pidana," pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga