Terkait Bendera PKB, Eggi Minta Polisi Periksa Cak Imin

Eggi Sudjana

Jakarta, Akuratnews.com - Praktisi Hukum sekaligus Alumni 212 Eggi Sudjana mengatakan bahwa peletakan logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di atas logo yang menyerupai bendera merah putih adalah tidak dibenarkan.

"Enggak usah dipersoalkan, itu jelas tidak dibenarkan secara hukum lewat Undang-undang no 24 tahun 2009 pasal 57 poin c itu sudah dikatakan dengan jelas setiap orang dilarang, untuk melakukan hal-hal yang menambah atau mengurangi yang sifatnya bendera merah putih jadi tidak murni merah putih apalagi dia ada lambang parpol, itu dipidana satu tahun denda 100 juta," ujarnya saat ditemui dalam sebuah diskusi di Jl. Sultan Agung, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Eggi Sudjana Yakin Pemasangan Bendera Hitam Dirumah Habib Rizieq Merupakan Operasi Intelijen

Eggi menambahkan hal ini bukan delik aduan sehingga ia meminta agar pihak kepolisian bisa melakukan penyidikan kepada Muhaimin Iskandar selalu Ketua Umum DPP PKB hingga Calon Wakil Presiden Ma'arif Amin yang turut mengibarkan dalam acara tersebut.

"Nah itu jadi saya minta itu bukan delik aduan jadi tolong polisi dengan hormat periksa itu Muhaimin dan yang terkait selanjutnya. Juga periksa Ma'ruf Amin karena dia ikut mengibarkannya dalam satu momen," katanya.

Baca juga: Sosiolog Nilai ‘Politisi Genduruwo’ Jokowi Keluar karena Takut Kalah

"Karena ada pasal 55 turut serta harus diperiksa enggak boleh alasan enggak tau, Undang-undang itu sudah diundangkan dianggap seluruh warga negara tahu. Apalagi kalau dijadikan keputusan (bendera resmi) itu pelanggaran berat itu," imbuhnya.

"Di pasal 4 memang ada ukurannya. Tapi ada kata atau dalam bentuk lain, bahkan ada yang segitiga di bendera itu ada diikat kepala itu kalau sudah merah putih itu orang enggak bisa menilai lain kecuali bendera Indonesia, lambang warna merah putih itu yang dimiliki rakyat Indonesia kenapa diklaim jadi PKB. Baca dong pasal 4. Jangan bikin tafsir sendiri," pungkasnya. (Muj)

Penulis:

Baca Juga