Terkait Pelaksanaan Energi Hijau PLN, PKS: Jangan Ujungnya Hanya Hasilkan Listrik Mahal

Ilustrasi listrik tenaga surya / Pixabay
Ilustrasi listrik tenaga surya / Pixabay

AKURATNEWS - Dalam rangka mengejar target netral karbon 2060, PLN akan membangun sejumlah pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT). Untuk mewujudkan rencana tersebut PLN membutuhkan investasi hingga USD 500 miliar atau sekitar Rp7.125 triliun.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah memanfaatkan momen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 di Glasgow, Skotlandia, untuk membantu PLN mencarikan mitra yang  dapat memberikan bantuan pinjaman dengan tingkat bunga yang ringan.

Pemerintah harus dapat melobi negara-negara maju agar komit pada isi Perjanjian Paris. Tanpa pinjaman dana program energi hijau Mulyanto melihat  rencana PLN tidak dapat dilaksanakan. Kalau pun dipaksakan justru akan membahayakan keuangan PLN yang sudah kritis.

"Ini jumlah investasi yang tidak kecil, apalagi utang PLN sekarang masih sekitar Rp 500 triliun. Karena itu Pemerintah perlu membantu mencarikan dana dari program energi hijau yang sudah dijanjikan oleh negara-negara maju," ujar Mulyanto.

Mulyanto menegaskan saat ini PLN memang perlu memulai mengembangkan pembangkit energi bersih. Tapi pelaksanaannya harus bertahap agar sistem ketahanan energi nasional tetap terjaga.

Jangan sampai peralihan sistem pembangkit ini menyebabkan terjadinya krisis energi seperti yang terjadi di negara-negara Eropa.

Selain itu Mulyanto minta peralihan sistem ini jangan membuat harga listrik menjadi lebih mahal. Sekarang saja tarif listrik PLN untuk pelanggan rumah tangga dua kali lebih mahal dibandingkan tarif listrik di Malaysia.

"Jangan sampai karena terdesak tuntutan internasional untuk netral karbon, maka yang dihasilkan PLN adalah listrik mahal yang memberatkan rakyat," kata Mulyanto.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Susilo

Baca Juga