Terkait Pembangunan Infrastruktur Gas, PKS: Pemerintah Jangan Bikin Bising

Wakil Ketua FPKS DPR-RI Dr. H. Mulyanto M. Eng
Wakil Ketua FPKS DPR-RI Dr. H. Mulyanto M. Eng

AKURATNEWS - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, angkat bicara terkait kisruh pembangunan pipa transmisi gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem).

Mulyanto menilai harusnya Kementerian ESDM dan BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas bisa bekerjasama dan berkordinasi dalam melaksanakan proyek strategis itu. Bukan malah saling gunting keputusan.

"Malu kita melihatnya. Sesama lembaga Pemerintah, terkesan saling rebutan proyek dan kewenangan. Padahal masing-masing-masing lembaga tersebut sudah diatur tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berbasis undang-undang," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan hal tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antara Kementerian ESDM dengan BPH Migas. Pemerintah tidak solid dengan manajemen koordinasi amatiran.

Mulyanto minta setiap lembaga menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Menteri Koordinator seharusnya menengahi terkait harmonisasi dan koordinasi antar kementerian. Ada BPKP dan KPK, kalau berbagai lelang yang diadakan dianggap keluar atau melanggar aturan.

"Di tengah pandemi seperti sekarang ini, Pemerintah jangan memberikan contoh buruk manajemen Negara kepada masyarakat. Prinsip-prinsip good and clean governance jangan sekedar dijadikan jargon yang digadang-gadang, namun tidak diterapkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah.

Manajemen pemerintahan seperti ini hanya menjadi beban Presiden. Kasihan Presidennya, karena para pembantunya ribut sendiri rebutan proyek, apalagi di tengah pandemi yang belum reda ini," papar Mulyanto.

Sebelumnya Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto merasa aneh kepada Pemerintah Cq. Menteri ESDM yang menerbitkan surat No. T-133/MG.04/MEM.M/2021 tertanggal 1 April 2021 kepada Kepala BPH Migas tentang Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Cisem).

Pasalnya, dalam surat tersebut Pemerintah menganulir keputusan Komite BPH Migas tanggal 1 Maret 2021.

Karena melalui surat tersebut, Pemerintah akan membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) transmisi gas ruas Cisem ini dengan dana APBN, dengan dalih pada saat pelelangan proyek ini dilakukan belum ada Perpres No. 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Selain alasannya tidak tepat, juga tidak pas Pemerintah mengambil alih proyek yang dibiayai oleh partisipasi masyarakat menjadi beban APBN. Apalagi ditengah defisit keuangan dan utang Pemerintah yang besar di tengah pandemi Covid-19.

"Sekarang, pihak Kementerian ESDM kembali menolak proyek tersebut dengan mengajukan alasan, bahwa proses penetapan pemenang tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. Padahal hal-hal seperti itu adalah wilayah kewenangannya BPKP atau KPK bukan tupoksi Kementerian ESDM," imbuh Mulyanto.

Mulyanto mendesak Pemerintahan Jokowi agar lebih solid dalam membangun tim dan mengelola Pemerintahan, agar berbagai proyek strategis nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, agar segera dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jangan sampai terkesan lembaga-lembaga pemerintah yang ada justru ribut sendiri, adu kewenangan dan sekedar rebutan proyek.

Untuk diketahui pembangunan transmisi gas ruas Cisem harusnya sudah dimulai sejak 7 Februari 2020 oleh pemenang lelang proyek saat itu PT. Rekayasa Industri (Rekind). Namun Rekind mundur pada 2 Oktober 2020.

Pada tanggal 5 November 2020 Komite BPH Migas melakukan rapat dan mengeluarkan 3 rekomendasi sebagai alternatif solusi. Pertama, mengalihkan status pemenang lelang kepada peserta lain berdasarkan urutan pemenang lelang. Kedua melakukan lelang ulang. Dan ketiga memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk melakukan penunjukan pelaksana proyek.

Berdasarkan rapat komite maka diputuskan opsi kedua yaitu mengalihkan status pemenang lelang kepada peserta pemenang lelang urutan kedua. Hal ini disampaikan Dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan BPH Migas.***

Penulis: Redaksi

Baca Juga